Diduga Proyek BOT Tiga Pasar Bermasalah

KARAWANG, KarawangNews.com  Kecanggihan Pemkab Karawang dalam menata pedagang pasar, ternyata masih belum mulus seperti harapan. Selain beraroma korupsi, revitalisasi kepada investor tersebut justru kian menguatkan kecurigaan elemen masyarakat bahwa asset-asset pasar tradisional yang sudah dan akan dipihakketigakan masih menuai masalah.  Apalagi diketahui alasan merevitalisasi pasar bagi mendulang pendapatan asli daerah (PAD) ini pun masih jauh dari harapan. Malahan merugi dan merugi.

"Lebih baik menjadikan pasar modern di Karawang tidak dibangunan oleh kontraktor yang sama, terutama untuk Pasar Baru Karawang (PBK), saat ini sudah ada perbankan yang bersedia mengkaver kredit pedagang tanpa agunan. Dibanding mengakomodir investor lagi, kami yakin Pemkab Karawang melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) ketika ada persoalan masih akan berdiam menyaksikan "penekanan" terhadap pedagang. Salah satunya membiarkan soal pembayaran angsuran kios dan los dengan ancaman dicoret dari daftar pedagang apabila tidak segera melakukan angsuran," ketus Ketua Ikatan Pedagang Pasar Baru Karawang Asep Kurniawan, Senin (4/5/2015).

Apa yang diutarakan Asep ada benarnya. Apalagi dari recana relokasi pedagang PBK, Ia menyebutkan saat ini para pedagang PBK sudah diharuskan membayar uang muka kios sebesar 20 persen untuk ditempatkan di tempat relokasi Pasar Rawasari.  Sedangkan Pemkab Karawang lagi-lagi hanya mengamini dan menonton "penekanan" terhadap para pedagang PBK itu. 

"Agar proyek PBK tidak bermasalah seperti pasar pasar lainnya, tentunya TKKSD harus jeli bertindak. Salah satunya segera mengambil alih keinginan pedagang untuk tidak menunjuk investor yang sama. Referensinya, saat ini kami sudah mengantongi bukti perjanjian kerjasama dengan PT PCI yang cacat hukum," katanya. 

Sekjen Karawang Sadulur Sutrisna, menyarankan agar Pemkab Karawang tidak rugi dan Plt Bupati tidak malu dengan masyarakat, sejatinya melalui bantuan Kejari Karawang sebagai jaksa pengacara negara, diminta melakukan penelitian, setelah BPKP melakukan audit perjanjian. Penelitian oleh kejaksaan tersebut untuk menentukan apakah Pemkab akan melakukan pemutusan kontrak dengan investor ataukah dibawa ke ranah hukum apabila didapati temuan yang menabrak aturan perjanjian kerjasama yang diantaranya investor tidak mampu menyelesaikan pembangunan pasar. Tidak terkecuali melakukan pemeriksaan atas penunjukan investor yang sama terhadap rencana pembangunan pasar di Karawang.

"Kalau dari hemat kami (Karawang Sadulur,red) semisal sudah adanya pembayaran dari investor pasar kepada Pemkab Karawang, terutama dari tiga pasar yang sudah dikerjasamakan sebelumnya, itu sudah cukup bukti bagi kejaksaan untuk terjun melakukan penelitian atau investigasi ke lapangan. Sebab yang kami ketahui, pola BOT itu bisa dilakukan pembayaran oleh investor setelah semua pembangunan oleh pihak investor selesai dikerjakan.  Di Karawang ini kan, justru terbalik, ada investor yang sudah membayar tapi pembangunan belum selesai, atau bahkan ada investor yang diduga sengaja tidak menyelesaikan pembangunan pasar dengan alasan-alasan klasik. Nah sekarang yang ganjil kenapa Pemkab Karawang menunjuk kembali investor sama meski ditemukan ada sejumlah persoalan saat investor itu melakukan kerjasama sebelumnya," tandas Sutrisna.

Kata dia, langkah Plt Bupati Karawang meminta Kejari Karawang terjun  ke lapangan semestinya juga melirik masalah pelaksanaan pembangunan pasar yang diduga mengobjekan asset asset pasar tersebut tanpa atau belum memiliki sertifikat. 

"Demi hukum, jika ada perjanjian antara Pemkab Karawang dengan investor namun obyek yang diperjanjikan belum memiliki sertifikat atau bahkan dipecahkan, jelas pihak Pemkab Karawang berada dalam pihak yang salah. Dalam artian, perjanjian kerjasama dengan investor telah batal demi hukum," beber Sutrisna lagi.

Kecuali itu, Sutrisna mendesak agar Kejari Karawang melakukan metode penghitungan kontribusi atas pelaksanaan Built Operation Transfer (BOT) yang diduga tidak menggunakan patokan NJOP dan komparasi Tim Penilai Aset dari Badan Hukum Independen, sehingga nilai kontribusi yang diperoleh Pemkab Karawang atas kerjasama BOT terlampau kecil. (rif)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -