Deden: Ade dan Nurlatifah Bisa Mempidanakan KPK ke Polri

foto: net.
KARAWANG, KarawangNews.com - Beralihnya dakwaan atau tuntutan pemerasan menjadi vonis penyuapan, maka sebaiknya H. Ade Swara dan Hj. Nurlatifah mempidanakan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri, karena terjadi salah dakwaan. Demikian kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Deden Darmansah, Jumat (1/5/2015).

Deden Darmansah.
"Demi hukum yang berkeadilan, vonis terhadap H. Ade Swara, bupati non aktif dan istrinya Hj. Nurlatifaf mengusik rasa keadilan saya sebagai warga negara yang hidup di negara hukum (rech staat). Sebab, jika kita mengakui bahwa satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak hanyalah pengadilan, baik pengadilan negeri di tingkat pertama, pengadilan tinggi di tingkat banding maupun Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan peninjauan kembali," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, tiga orang majelis hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung menetapkan, H. Ade dan Hj. Nurlatifah bersalah dalam percobaan penyuapan pada 18 Juli 2014 lalu, padahal kedua terdakwa telah teraniaya secara moril dan fisik akibat hak subjektif KPK sejak 9 bulan lalu.

Sementara, lembaga pengadilan Tipikor memutus mereka telah melakukan percobaan penyuapan, artinya mereka berdua dipenjara karena dakwaan yang salah atau tidak tepat, akibat putusan pimpinan KPK yang secara kolektif kolegial menetapkan pasal pemerasan.

"Jika sudah 'inckracht' nanti, demi hukum yang berkeadilan dan agar KPK lebih berhati-hati ke depan, sebaiknya H. Ade dan Hj. Nurlatifah segera melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri, karena kelalaiannya dalam menetapkan status tersangka yang dijerat pasal pemerasan. Sebab, pemerasan dan penyuapan adalah sesuatu yang berdiri terpisah, artinya demi penegakan hukum sebaiknya putusan majelis hakim ini dihormati oleh semua pihak," paparnya.

KPK, kejaksaan dan kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang hanya memiliki kewenangan menyidik dan menuntut, tidak memiliki kewenangan menghukum tersangka atau terdakwa, artinya KPK harus menghormati putusan PN Tipikor, sekaligus merunut kembali dakwaan penyuapan terhadap mereka.

“Apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka sebaiknya terdakwa bebas demi hukum, karena majelis hakim harus kembali mengadili seseorang terdakwa atas dakwaan jaksa, bukan mengambil kesimpulan sendiri," ungkapnya.

Dengan vonis penyuapan, sambung Deden, maka semua pihak yang dianggap turut serta terlibat dalam rencana dan eksekusi penyuapan harus kembali diperiksa KPK, agar hukum dapat tegak dan berkeadilan.

Kelalaian Pimpinan KPK harus dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menetapkan pasal dakwaan, karena ini menyangkut hidup dan kehidupan kedua orang terdakwa. Untuk itu, sebaiknya pimpinan KPK diperiksa oleh Bareskrim Polri atas kelalaiannya.

"Semoga hal ini menjadi pelajaran untuk penegakan hukum ke depan, agar tidak ada lagi kelalaian dalam menetapkan pasal dakwaan kepada tersangka dan terdakwa," tandasnya.

Upaya banding atas vonis Pengadilan Negeri Tipikor oleh kedua terdakwa wajib diapresiasi sebagai langkah hukum yang tepat, karena tidaklah tepat vonis penyuapan dijatuhkan atas dakwaan primer pemerasan.

Majelis Hakin di Pengadilan Tinggi Tipikor akan memeriksa apakah vonis sesuai tidak dengan dakwaan. Apabila tidak sesuai, maka diharapkan hakim di tingkat banding akan memutuskan keputusan banding yang seadil-adilnya. Demikian pula upaya banding yang dilakukan KPK, adalah upaya dalam meyakinkan Pengadilan Tinggi Tipikor, vonis Pengadilan Negeri Tipikor telah keluar dari dakwaan KPK.

Upaya banding yang dilakukan KPK dan kedua terdakwa diharapkan akan menunjukan kepada publik apakah KPK yang kurang cermat atau majelis hakim yang tidak tepat menjatuhkan vonis. Sehingga upaya KPK melakukan banding adalah upaya meluruskan pemikiran hakim, bukan karena banding atas besaran vonis hukuman terhadap kedua terdakwa. (rls/spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -