50 Anggota DPRD Karawang Dilaporkan ke Polri

LSM KOMPAK REFORMASI melaporkan seluruh anggota DPRD periode 2014-2015 ke Bareskrim Mabes Polri, salinan surat telah diterima Staf Kabareskrim Budi Waseso. Laporan ini terkait dugaan proyek fisik infrastruktur aspirasi di Dinas Binamarga dan Pengairan. Anggota dewan dengan sengaja menjual proyek kepada rekanan sebesar 5%, padahal pengerjaan proyek belum dimulai, tetapi mereka sudah meminta uang ke para rekanan 5% dari pagu anggaran.

Minggu, (10/5/2015)

Oleh: Pancajihadi Al Panji,S.Pd 
Sekretaris Jenderal LSM Kompak Reformasi

Kami cukup miris dengan tradisi dan kultur legislatif yang ada di Karawang ini dan lebih mirisnya lagi justru para anggota dewan yang baru pun ikut terlibat.

Memang proyek aspirasi merupakan amanah UU No  17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD pasal 373 Setiap anggota DPRD dalam menampung permasalahan atau aspirasi yang ada di konstituennya mengajukan kepada eksekutif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setelah terealisasi hasil pengajuan anggota dewan tersebut, maka proyek-proyek tersebut sudah menjadi milik anggota DPRD dan diploting dalam plafon anggaran belanja  pertahun anggaran dan proyek-proyek tersebut dijual 5% (Lima Persen ) ke rekanan. Hal ini sudah diluar fungsi legislatif sebaga pengawasan eksekutif.

Di Bareskrim mabes Polri kami diterima oleh Staf  Kabareskrim Budi Waseso, dalam laporan tersebut kami menyerahkan daftar  906 paket proyek aspirasi anggota DPRD beserta nama-nama rekanan yang sudah diploting yang dijanjikan mengerjakan proyek tersebut.

Kami juga melampirkan beberapa kwitansi serta  ploting dari fraksi-fraksi kepada anggotanya dan daftar nama-nama 50 anggota DPRD yang diduga menerima gratifikasi proyek di Dinas Bina Marga dan Pengairan.Kami memberikan bukti awal adanya  dugaan gratifikasi tersebut dan mudah-mudahan tim Bareskrim segera turun ke Karawang.

Anggota dewan bukanya melaksanakan pengawasan dalam pengerjaan proyek di OPD-OPD malah ini ikut bermain. Inilah potret buram pemerintahan karawang, bagaimana infrastruktur mau bagus, belum dikerjakan saja para pemborong sudah diminta 5% tentu saja ini akan berakibat pada kecurangan para pemborong dalam memainkan kualitas sebuh proyek maka tidak heran pengerjaan proyek berkualitas buruk seperti yang kita rasakan sekarang.

Dasar pelaporan ini diantaranya:
1. Undang Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
2. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. UU No  17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
4. UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyrakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana gratifikasi  seluruh anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2014-2019 dengan cara menerima sejumlah uang dari rekanan pemborong senilai 5% dari pagu anggaran proyek. Hal ini sudah menjadi kultur dilingkungan DPRD Karawang dimana proyek aspirasi yang direalisasikan oleh OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah).

Kami juga mendapat informasikan, setiap anggota DPRD mendapatkan jatah proyek aspirasi fisik maupun bangunan senilai masing-masing Rp 4 milyar, maka jika dikalikan 50 anggota DPRD maka total berjumlah Rp 200 milyar, jika proyek itu dijual 5% tentu ada kerugian negara.

Untuk melengkapi informasi ini, kami lampirkan daftar proyek fisik dan bangunan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang yang sudah diploting untuk  50 para anggota DPRD dan lampiran salah satu anggota dewan yang mendapatkan ploting proyek berdasarkan fraksi. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -