Wakil Presiden Tidak Bisa Membatalkan Pelabuhan Cilamaya

Deden Darmansah.
KARAWANG, KarawangNews.com – Tidak bisa seorang wakil presiden atau menteri membatalkan rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, selama payung hukumnya belum direvisi. Sebab, pembangunan pelabuhan Cilamaya sudah masuk ke dalam undang-undang tata ruang nasional.

Demikian dijelaskan calon bupati Karawang, H. Deden Darmansah, di sela ziarah kubur ke makam mantan Bupati Karawang, Alm. Ahmad Dadang, di Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Minggu (12/4/2015) sore.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2014 ini dengan tegas menyatakan, merintis pelabuhan Cilamaya bukan hitungan 1-2 tahun, tetapi direncanakan sejak tahun 2000 pada pemerintahan bupati Alm. Ahmad Dadang, kemudian Dadang S. Muchtar dan terakhir Ade Swara.

Diakuinya, dia adalah salah satu saksi hidup penandatanganan Memorandum of Undertanding (MoU) kerjasama rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya antara pemerintah dan pihak swasta beberapa tahun lalu dan pelabuhan ini sudah masuk ke dalam undang-undang tata ruang nasional.

Bahkan ketika Deden menjabat Ketua Pansus Peraturan Daerah Tata Ruang DPRD Provinsi Jawa Barat, rencana pelabuhan di Kabupaten Karawang ini pun menjadi salah satu yang diagendakan dalam rencana tata ruang provinsi. Sehingga, secara hukum tidak ada persoalan tentang rencana pembangunan pelabuhan internasional di Cilamaya.

“Tanpa mencabut undang-undang tentang tata ruang nasional dan tanpa merubah Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tidak bisa serta merta seorang pejabat tinggi negara datang ke Karawang dan menyatakan pelabuhan Cilamaya batal,” tandasnya.

Deden menyayangkan, seolah-olah Karawang tidak bisa menjustifikasi ketika Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan pelabuhan internasional ini batal dibangun di Cilamaya. Untuk itu, dia akan menyampaikan ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI agar rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya tetap bisa dilaksanakan.

Ketika alasan dibatalkannya pelabuhan adalah mengganggu pipa Pertamina di laut Cilamaya, maka rencana pembangunan bisa digeser ke laut Batujaya atau Pakisjaya yang masih berada di laut utara Kabupaten Karawang.

“Kita akan berupaya pelabuhan ini bisa tetap dipertahankan dan bisa berdiri di Karawang,  sepanjang ramah lingkungan dan tidak menggangu tata ruang pertanian,” kata Deden. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -