Status PNS Tri Hermawan Terancam Dicopot

KARAWANG, KarawangNews.com - Tri Hermawan Tyo Putro, Staf Dinas Cipta Karya (DCK) Karawang yang kini tersandung kasus dugaan korupsi rehabilitasi gedung Paripurna DPRD Karawang terancam akan diberhentikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karawang. Ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna.

Dijelaskan Teddy, jika Tri Hermawan terbukti telah melakukan tindak korupsi hingga merugikan negara, maka status dia sebagai PNS bisa diberhentikan.

"Kita masih tunggu perkembangan kasusnya, kalau dia benar terbukti dan tersandung hukum, maka status PNS-nya diberhentikan," tegasnya, kepada wartawan, Selasa (21/4/2015) siang.

Dia menegaskan, etiap PNS yang melanggar hukum maka status kepegawaiannya bisa dicopot, tetapi status tersebut hanya bersifat sementara. Setelah menjalani proses hukum, status PNS-nya bisa dikembalikan.

"Kalau nanti tidak terbukti bersalah di pengadilan maka nama baik dan statusnya akan dipulihkan," ujarnya.

Kata dia, ini tertuang dalam Undang-undang Aparatus Sipil Negara (ASN) yang diresmikan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi UU No. 5 Tahun 2014, juga tertuang dalam Pasal 88 Ayat 1 Poin C UU ASN, yaitu PNS dapat diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka pidana.

Sedangka, pemulihan status itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat 2, pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Kata Teddy, kasus Tri Hermawan oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang menjadi peringatan bagi para PNS lain di Karawang. Teddy dengan tegas meminta para PNS lain untuk bekerja sesuai regulasi dan prosedur sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar.

"PNS harus melaksanakan tugas harus sesuai regulasi, cermat dan jangan sampai lupa pada pekerjaan. Sesuai dengan regulasi dan prosedur lah pokoknya," tegasnya.

Diketahui, Tri Hermawan dibawa oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang ke rutan Kebon Waru, Bandung, karena merugikan negara akibat dugaan korupsi Rp 239 juta. (yun)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -