Satpol PP Sita Genset Milik Indomaret

KARAWANG, KarawangNews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyita tiga buah genset milik PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta. Pasalnya perusahaan yang membawahi Indomaret itu diduga telah melanggar Perda nomor 12 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Kasi Pengawasan Penegak Peraturan Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Karawang, Asep Suryana mengatakan, pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap tiga buah genset yang berada di tiga Indomaret yang berbeda di Karawang.

“Indomaret itu diduga telah melanggar Perda nomor 12 tahun 2011 tntang pajak daerah, jadi kami sita genset sebagai barang bukti,” katanya, Senin (20/4/2015).

Dikatakan, dalam perda nomor 12 tahun 2011 itu sudah jelas jika ada pajak penerangan jalan non PLN yang harus dibayarkan ke kas daerah. Tapi para pengusaha itu membandel dan tidak mau koferatif dengan mematuhi aturan itu.

“Pengusaha sudah diberi peringatan sebelumnya, tapi masih saja membandel,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya memberikan sanksi tegas dengan menyita genset milik Indomaret itu, setelah sebelumnya pihaknya meminta surat penyitaan dari pengadilan negeri Karawang.

“Kami akan terus menggencarkan program ini untuk menertibkan pengusaha yang membandel dan tidak mengikuti aturan,” tandasnya.

Senada, Kasatpol PP Karawang, Widjojo GS menyatakan, jika pihaknya ingin mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menegakan Perda di Karawang. Sebab masih banyak potensi PAD yang belum tergali dengan maksimal.

“Kami juga sudah memiliki target operasi berikutnya untuk menertibkan pengusaha yang melanggar Perda nomor 12 tahun 2011 itu,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pemeriksaan DPPKAD, Mustopa mengatakan, dalam Perda nomor 12 tahun 2011 itu pajak penerangan jalan merupakan pejak yang digunakan atas penggunaan tenaga listrik yang duhasilkan sendiri atau PLN.

“Dalam hal ini penggunaan sendiri adalah genset,” paparnya.

Dijelaskan, banyak pengusaha waralaba yang menggunakan genset seperti Indomaret dan Alfamaret tapi tidak membayar pajak. Padahal, DPPKAD sudah melayangkan surat agar pengusaha membayarkan pajaknya, tapi karena masih membandel pihaknya meminta bantuan penegak perda dalam hal ini Satpol PP.

“Kami minta perda itu untuk ditegakan, sebab sosialisasi sudah kami lakukan saat pengusaha memohon perizinan di BPMPT,” jelasnya.

Menurutnya, masih banyak pengusaha yang belum membayar pajak penerangan jalan non PLN itu mulai dari hotel maupun perusahaan yang berada di kawasan dan zona industri.

“Kami berharap dengan adanya penegakan perda, pengusaha bisa lebih taat aturan yang ada di Karawang,” imbuhnya. (us)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -