Medalsari Bergerak, Quo Vadis Petani Hutan

PERATURAN bersama (Perber) 4 menteri , yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan yang di tindaklanjuti dengan SK Plt. Bupati Karawang No 593.61/KEP.150-HUK/2015 tentang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berada di dalam kawasan hutan Kabupaten Karawang yang saat ini dijadikan sandaran oleh para petani hutan untuk memperoleh kedaulatan hak atas tanah-nya mulai memancing reaksi berbagai pihak. 

Oleh: Solihin Fu'adi

Rabu, (22/4/2015).

Di satu sisi, banyak masyarakat Karawang bangga, karena Kabupaten Karawang menjadi daerah pertama di Indonesia yang menindaklanjuti Perber 4 menteri tersebut. 

Namun di sisi lain ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan dan menentang kebijakan Plt Bupati Karawang menandatangani SK IP4T tersebut.

Pihak yang terang-terangan menentang SK IP4T tersebut salah satu-nya adalah Perhutani dan kroni-kroni-nya. Sikap yang oleh sebagian pihak di anggap wajar karena di yakini Perhutani bakal kehilangan kekuasaan dan penguasaan hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Namun sikap itu juga semakin mempertegas bahwa Perhutani adalah BUMN warisan orde baru dengan rezim feodalnya dan system yang kapitalistik. Perhutani hanya mementingkan aspek keuntungan dan mengabaikan fungsi sosialnya.

Berbagai cara mereka (Perhutani dan kroni-nya) lakukan untuk menghambat proses IP4T tersebut. Dari mulai judicial review dan kedudukan Perber yang berada di bawah UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan seperti yang di ungkapkan koordinator LMDH Kab. Karawang sampai pernyataan bahwa Perber 4 menteri memandulkan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lagi-lagi bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 seperti yang diucapkan anggota DPRD Karawang.

Sungguh naïf pernyataan-pernyataan dari anggota DPRD tersebut, karena yang bisa di-judicial review hanya UU bukan Perber dan lahirnya Perber tersebut salah satu-nya di dasari dari UU No. 41 Tahun 1999. Jangan-jangan mereka tidak memahami isi Perber tersebut, atau jangan-jangan mereka kehilangan sesuatu kalau terjadi pengalihan hak atas tanah dari Perhutani kepada masyarakat.

Di desa Medalsari Kecamatan Pangkalan yang merupakan salah satu desa yang sedang melaksanakan proses IP4T, Perhutani dan kroni-kroni-nya melakukan cara-cara kaum feodal mirip culture preanger stelsel era penjajahan Belanda.

Dari mulai mencoba membuka akses wisata Curug Lalay sampai dengan ancaman penjara terhadap para petani yang ikut proses IP4T. Juga penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) petani yang akan ikut daftar permohonan IP4T sampai dengan intimidasi dan pemerasan terhadap salah satu petani yang mengambil kayu di lahan kelola nya sendiri. 

Kayu yang jelas-jelas ditanam oleh petani tersebut di atas tanah kelolaannya sendiri dan mau dipergunakan untuk memperbaiki rumah nya. Kepala desa pun, yang notabene anggota Tim IP4T tak luput dari provokasi Perhutani dan antek-anteknya. Sampai saat ini sang kepala desa belum mau menandatangani surat pernyataan sporadic yang dimohonkan warga.

Perhutani seharusnya tunduk pada peraturan yang ada, tapi mereka malah menabung gong tanda perang. Kami akan tetap memperjuangkan hak-hak kami yang dilindungi Pasal 33 UUD 1945. Kami tidak akan gentar terhadap siapapun yang menghambat proses IP4T, karena tanah adalah landasan hidup matinya kaum petani. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -