LSM Gibas Membantah Penangkapan

Pemberitaan sepihak tentang ditangkapnya dan disidangkanya para oknum LSM sungguh sangat disayangkan, ini berakibat dugaan upaya mengkerdilkan dan memojokan, pembunuhan karakter, penciptaan opini negatif terhadap  LSM khususnya yang ada di Kabupaten karawang.

Warga Menulis
Oleh: Yadi Mulyadi, SE
Sekjen LSM Gibas Resort Karawang

Minggu (5/4/2015)

Dari hasil investigasi kami di lapangan justru mendapatkan pengakuan dan temuan yang berbeda, justru tindakan masyarakat ini dipicu dari inkonsistensi para penegak hukum, khususnya yang membidangi perhubungan dan lalu lintas, yaitu masyarakat yang dilalui kendaraan berat material PT  Juishin sangat membahayakan keselamatan  pengguna jalan lain terutama warga yang bermukim di pingiran jalan tersebut.

Sebetulnya, jalan itu memang tidak layak dilalui kendaraan berat ‘dump truck’, sebab tidak sebanding dengan lebar jalan, rasanya tidak sesuai kendaraan dengan sumbu besar dan tonase besar. Jalan  Badami-Pangkalan merupakan kelas III yang hanya diperbolehkan kendaraan yang bobotnya tidak melebihi 8 ton, sementara kendaraan berat malah melalui jalan kelas III ini.

Ketika aparat penegak hukum menangkap anggota kami, kenapa ‘dump truk’ yang sudah jelas-jelas melanggar justru dibiarkan dan aparat malah menutup mata, pasti ini ada apa-apanya. Sebab ini tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 19 yang berbunyi, jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.

Kami juga heran, para pejabat Karawang tidak konsisten menindak kendaraan beberapa waktu lalu, yaitu kendaraan yang sempat ditahan di Rumah Dinas Bupati (RDB) Karawang. Katanya melanggar tonase dan kelas jalan, tetapi sekarang bebas leluasa masuk Jalan Badami-Pangkalan.

Ini diduga ada kaitanya dengan urusan politik, terlebih puluhan truk itu ditahan di RDB, padahal masih banyak lahan-lahan kosong. Sebab, dengan diparkirnya truk di RDB, sama saja melecehkan simbol-simbol negara, ini bisa menurunkan wibawa pemerintahan daerah. Halaman rumah dinas bupati kok dipakai area parkir truk batu.

Kalau tindakan diskriminasi dan inkonsistensi para pejabat Karawang seperti ini, kami yakin Karawang tidak akan maju, karena lebih mementingkan para pemilik modal yang berkantong tebal disbanding melihat aspek supremasi hukum itu sendiri.

Kami juga mempertanyaakan apakah PT Jui Shin atau pihak transporter sudah memiliki ijin dispensasi dari pihak pemangku lalu lintas dan perhubungan untuk melintasi jalan kelas III tersebut. Padahal setiap pengecualian-pengecualian itu harus ada ijin tertulis atau elektronis dari pejabat terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 29.

Semua sudah ada aturannya, jika ini sesuatu yang mendesak, maka bisa ada izin dispensasi dan diskresi. Jangan karena ingin menutup-nutupi suatu pelanggaran yang lain malah dikorbankan. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -