Ketua PGRI Karawang Melanggar Undang-undang

Nandang Mulyana.
Ngototonya Nandang Mulyana sebagai Ketua PGRI Karawang cukup beralasan, selain ada bergelimpangan ratusan juta rupiah uang iuran paksa anggota PGRI, ada juga bantuan dana APBD kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk alokasi kabupaten saja hampir mendekati satu milyar per tahun.

Warga Menulis
Oleh: Panca Jihadi Al Panji, S.Pd
Pemerhati pendidikan, tinggal di Karawang

Minggu (5/4/2015)


Padahal dia sendiri seorang Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, yang seharusnya lebih fokus mengurusi jabatan struktural tersebut dibandingkan mengurus organisasi profesi guru. Seolah-olah di Karawang ini miskin Sumber Daya Manusia (SDM).

Bertahannya Nandang ini, diduga ada konspirasi dinas pendidikan yang sengaja memanfaatkan kepentingan dinas dari rongrongan para guru. Bila organisasi guru bisa dikuasai, maka guru-guru akan tidak berdaya, karena ketuanya sendiri menjabat struktural yang dengan mudahnya bisa menggunakan hak sanksi bila ada guru kritis.

Kami juga mempertanyakan penggunaan uang iuran paksa Rp 10.000 per bulan yang dipotong. Bila dikumulasikan secara keseluruhan, PGRI Karawang bisa meraup mencapai seratus juta lebih per bulan. Dengan sistem memotong gaji oleh bendahara sekolah dengan tidak memandang baik itu Guru PNS maupun guru honorer negeri maupun swasta.

Diketahui, jumlah guru mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Karawang yang berjumlah 13.000 orang lebih. Padahal sampai saat ini kontribusi PGRI di bawah kepemimpinan Nandang Mulyana masih jauh dari harapan. Para pengurusnya masih disibukan dengan bagaimana caranya menghabiskan anggaran.

Dosen  No 14 Tahun 2005 Pasal 1 berbunyi, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru. Ini dikuatkan dalam PP No. 74  Tahun  2008 tentang guru.

Seperti diketahui, Nandang Mulyana adalah pejabat struktural Disdikpora, bukan seorang guru dan PGRI adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia Dari segi peraturan perundang-undangan Nandang Mulyana jelas-jelas melanggar Undang-undang guru.

Disayangkannya, Nandang ini selalu berdalih kepada AD/ART PGRI hasil Kongres ke-21 Tahun 2013, padahal dalam AD/ART tersebut adalah dasarnya adalah undang-undang guru dan dosen serta PP tentang guru.

Padahal bila kita mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, bahwa undang-undang adalah dasar hukum ketiga setelah UUD dan ketetapan MPR. Inilah yang seharusnya jadi acuan, jangan memaksakan diri untuk melanggar aturan,  apalagi Nandang ini pejabat publik yang harus memberikan contoh.

Memang dalam AD/ART PGRI tidak memonopoli organisasi khusus untuk guru, tetapi di dalamnya mengakomodir untuk para tenaga kependidikan, pensiunan guru atau pejabat yang membidangi dunia pendidikan. Namun, untuk kepengurusan harus mengacu pada UU dan PP tentang guru Pasal I bahwa organisasi profesi harus diurus oleh guru.

Kami minta pihak kejaksaan negeri Karawang agar turun tangan  memeriksa penggunaan uang publik seperti ini dan kepada Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana agar bertindak tegas kepada bawahannya, supaya lebih fokus dalam pekerjaaanya dan tidak merangkap jabatan yang justru  membebani tupoksi asalnya. Bila ini tidak ditindak, kami meyakini Cellica pun ada main demi kepentingannya. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -