Eksekutif Tidak Hadiri ‘Hearing’ Longsor Babaton

KARAWANG, KarawangNews.com – Puluhan warga Kampung Babaton, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur kecewa, mereka hanya diterima DPRD Karawang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dalam agenda ‘hearing’ di ruang rapat Gedung Paripurna DPRD Karawang, Kamis (2/4/2015) siang. Sebab, tidak ada satu batang hidung pun pejabat eksekutif yang hadir dalam undangan resmi ‘hearing’ ini.

Sebelum agenda ‘hearing’ ini, warga tersebut sudah mengadu ke DPRD, bahkan sejumlah anggota DPRD sudah beberapa kali melihat kondisi rumah mereka yang belah dengan tanah retak-retak, ini akibat bantaran Citarum yang amblas dan longsor, pasca normalisasi Sungai Citarum yang dilakukan BBWS beberapa waktu lalu.

Pada Kamis siang itu, warga berharap bisa bertemu dengan pejabat eksekutif yang menangani longsor di pemukiman mereka, diantaranya Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), Dinas  Sosial, Dinas Agraria, Bagian Hukum Setda, Bagian Pertanahan Setda, Camat Telukjambe Timur dan Kepala Desa Sukaharja, tetapi kepala dinas maupun perwakilannya tidak ada yang hadir.

Wakil Ketua I DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina Suroto menegaskan, penanganan longsor rumah di bantaran Sungai Citarum harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan solusinya. Dia meminta semua pihak menangani hal ini, agar masalah di kampong tersebut tak berkepanjangan. Dia juga bersama anggota DPRD lannya, Natala dan Nababan beberapa kali meninjau lokasi tanah longsor itu.

Memangapi hal ini, pihak BBWS, Suwarno menyatakan dalam ‘hearing’ tersebut, untuk menangani tanah longsor di pemukiman yang berada di pinggiran Sungai Citarum ini harus dilakukan kajian, tidak asal dipancang untuk menahan longsor. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan kajian lebih lanjut agar longsor di kampong itu tidak semakin parah.

"Tidak bisa langsung dipancang, kita teliti terlebih dahulu kondisi tanahnya, saat ini kita masih melakukan penelitian dan desainnya," kata Suwarno, kepada warga yang hadir di ruang rapat itu.

Dalam ‘hearing’ ini, sejumlah warga mengaku tidak puas, sebab pihak pejabat eksekutif yang seharusnya tahu detail masalah ini tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal selain DPRD, tangan kedua yang menanangani musibah tersebut memerlukan peran pemerintah daerah. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -