Bank Jabar Banten Harusnya Gandeng Semua Koperasi

KARAWANG, KarawangNews.com – Tidak etis jika Bank Jabar Banten hanya melakukan kerjasama dengan Koperasi Pelomak untuk membantu pembayaran piutang guru. Padahal Bank Jabar Banten bisa melakukan kerjasama dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang mayoritas anggotanya adalah guru.

“Kita ketahui bersama, guru di semua kecamatan se-kabupaten sudah punya koperasi guru, mereka biasanya sudah punya hutang kepada KPRI, untuk itu ketika yang diperbolehkan memotong gaji guru hanya Koperasi Pelomak, maka pada akhirnya koperasi guru tidak akan kebagian, karena terlebih dahulu dipotong oleh Pelomak,” kata Ketua Dekopinda, H. Warman SE, Senin (13/4/2015).

Menurutnya, kenapa Bank Jabar Banten tidak membuka MoU dengan koperasi yang ada di Karawang, karena kalau melihat Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 60-63, pemerintah punya tugas harus memberikan bimbingan perlindungan dan kemudahan bagi koperasi.

“Bank Jabar Banten adalah bank konvensional bagian dari pemerintah yang punya kewajiban sama. Kenapa MoU Bank Jabar Banten hanya dilakukan dengan Pelomak dan tidak melakukan  MoU dengan KPRI,” jelasnya.

Kata dia, bisa dibayangkan jika hanya Pelomak yang bisa memotong gaji guru yang umumnya sudah punya hutang ke KPRI, maka nanti guru bersangkutan tidak akan bisa menyetor hutangnya kepada koperasi, tetapi dipotong terlebih dahulu oleh Pelomak.

“Kalau ini dibiarkan, secara langsung pemerintah dan Bank Jabar Banten akan mebuat koperasi rusak, bukan sebagai pembina malah jadi pembinasa, padahal Bank Jabar Banten punya kewajiban sesuai UU No. 25 Tahun 1992,” jelasnya.

Selain itu, dinas pendidikan kabupaten harus mampu membina aparatur di bawahnya apalagi kepada Kepala UPTD PAUD-SD, jangan mengumbar tanda tangan persetujuan bagi guru yang mau meminjam kepada bank dan koperasi manapun, jika tanda tangan diobral oleh kepala UPTD, nanti habislah gaji guru, sebab UPTD ini adalah pembina utama bagi guru.

Kepala dinas pendidikan pun harus memberi pengarahan dan bimbingan juga sanksi kepada UPTD yang mengobral tandatangan pinjaman guru, jika dilepas maka gaji guru akan habis dipotong pelunasan hutangnya, jika itu terjadi guru tidak akan mengajar dengan baik.

“Guru bisa mengajar dengan baik jika gajinya masih tersisa, karena tidak sedikit gaji guru yang minus, apalagi yang sertifikatnya digadaikan, ini akan jadi masalah jika dibiarkan,” ucapnya.

Diketahui, saat ini guru tercekik hutang koperasi. Pinjaman mulus itu diperoleh guru dari tunjangan sertfikasi yang diberikan oleh pemerintah. Guru beramai-ramai meminjam hutang kepada Koperasi Palomak dengan cara menjaminkan sertfikasinya, sehingga mereka tercekik hutang.

Dengan kondisi ini, dengan dalih menolong para guru, Disdikpora Karawang melalui Kasubag Kepegawaian, Dadan Hedrayana, bekerjasama dengan Koperasi Palomak membuat surat pernyataan  yang isinya menyatakan rekening Koperasi Palomak siap di-debet oleh Bank Jabar Banten Cabang Karawang.

Dengan adanya surat itu, memudahkan Koperasi Palomak untuk memotong langsung tunjangan sertifkasi guru yang disalurkan pemerintah pusat melalui Bank Jabar Banten untuk kemudian disalurkan ke rekening Koperasi Palomak. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -