Aliansi Nasional Reformasi KUHP Susun Advokasi RUU KUHP

JAKARTA, KarawangNews.com  – Pemerintahan Joko Widodo menyatakan bahwa RUU KUHP merupakan salah satu RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, yang akan dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR. Kementrian Hukum dan HAM, terutama Dirjen PP bersama Tim Perumus, telah melakukan upaya perbaikan atas naskah RUU KUHP (2012).

Rencananya, setelah beberapa kali perbaikan, harmonisasi dan konsultasi publik, RUU tersebut akan segera diajukan untuk dibahas dengan DPR. Saat ini, RUU KUHP naskah tahun 2015 telah memasuki tahap finalisasi di pemerintah.

Pemerintah, melalui Kementrian Hukum dan HAM, akan segera menyerahkan RUU tersebut ke DPR dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengadakan pertemuan khusus untuk menyusun rencana strategis advokasi terhadap pembahasan RUU KUHP, Senin (13/4/2015) di Hotel DoubleTree, Jakarta.

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 24 organisasi anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait RUU KUHP, menghimpun masukan dan informasi dari anggota aliansi, pemerintah, DPR, dan akademisi.

Anggota Komisi III DPR-RI Arsul Sani mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun rencana strategis advokasi Aliansi terhadap RUU KUHP 2015.

“Pertemuan hari ini membahas pemetaan isu-isu krusial dalam RUU KUHP 2015. Untuk menyusun strategi juga kan dibutuhkan masukan dari anggota dan pemangku kebijakan,” jelas Arsul.

Selain Arsul Sani, kegiatan ini juga dihadiri oleh Dr. Wicipto Setiadi, Dirjen PP Kemenkumham.

“Selain saya dan Pak Wicipto, Prof. Dr. Topo juga diundang untuk mememberikan masukan selaku akademisi, tapi sayang beliau tidak bisa hadir. Advokasi ini bagus, karena menunjukkan salah satu bentuk proses demokrasi, di mana publik mengawal proses penyusunan Undang-undang,” tambah Arsul.

Pertemuan strategis tersebut diselenggarakan dan difasilitasi oleh ELSAM selaku Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP, sebuah aliansi organisasi masyarakat sipil yang sejak tahun 2007 terbiasa melakukan advokasi RUU KUHP.

Diharapkan rencana strategi yang disusun melalui pertemuan khusus ini dapat menjadi salah satu bahan rekomendasi komprehensif untuk RUU KUHP 2015. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -