4 Pilar Kebangsaan Indonesia Tak Boleh Dirubah

KARAWANG, KarawangNews.com – Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Sosialisasi ini diikuti ratusan pelajar dari 10 SLTA se-Kabupaten Karawang, Sabtu (11/4/2015) siang di Resto Lebak Sari Indah, Jln. Interchange, Karawang Barat. Pada kesempatan ini, Saan Mustopa memaparkan fungsi Legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden.

Anggota DPR RI mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan, kemudian mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Selain itu, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral juga politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

“Sehingga, sosialisasi 4 pilar ini adalah kewajiban kami sebagai DPR RI,” kata Saan, kepada ratusan pelajar yang hadiri dalam sosialisasi 4 pilar tersebut.

Sementara itu, 4 Pilar Kebangsaan Indonesia ini dipaparkan oleh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunungjati Bandung, DR. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. Dalam paparanya dia menceritakan pada orde baru, kekuasaan presiden bisa dijatuhkan secara politik, tetapi setelah reformasi tidak bisa. Seperti Soeharto jatuh ketika situasi politik dan ekonomi tidak terkendali.

Dia juga memaparkan NKRI tidak boleh berubah, meski sebelumnya Indonesia pernah menganut sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS), tetapi berefek buruk yang menyebabkan pemberontakan dan perpecahan negara, sehingga merusak generasi selanjutnya.

Dengan demikian, NKRI ditetapkan yang memiliki makna sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, negara pun menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut dan kempercayaannya.

“Pada masa ini, 4 Pilar Kebangsaan Indonesia ini tidak boleh dirubah,” kata dia. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -