Walhi Jabar Tolak Pelabuhan Cilamaya

BANDUNG, KarawangNews.com - Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya yang akan di bangun di Kecamatan Cilamaya dan sebagian kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Walaupun rencana pembangunan pelabuhan bergeser ke arah barat, karena berada di blok migas pantai utara, pembangunan pelabuhan ini tetap akan mengancam ekosistem pesisir utara Karawang yang indah dan akan berdampak bagi kehidupan nelayan setempat.

Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan, pelabuhan itu tidak sekedar dibangun di area blok migas, tetapi dari aspek lingkungan hidup, pelabuhan yang akan dibangun di desa dan pantai Ciparage seluas 250 Ha dan panjang sekitar 1, 25 Km dengan reklamasi pantai mencapai 140 Ha itu dipastikan akan merusak kelestarian pantai Ciparage yang saat ini menjadi tempat wisata warga di pantai utara Karawang.

“Reklamasi yang akan dilakukan akan menimbun pantai dan ekosistemnya termasuk merusak terumbu karang  yang seharusnya dijaga dan dilestarikan,” kata Dadan, Kamis (5/3/2015), dalam rilis yang disampaikan ke redaksi KarawangNews.com.

Dari aspek ekonomi, jelas dengan pembangunan pelabuhan berskala internasional ini, akan berdampak secara ekonomi kepada kaum nelayan setempat.

Dengan begitu, Walhi Jawa Barat menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya, sebab ini hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha industri dan mafia proyek termasuk gubernur, bupati, pejabat pusat dan Pemkab Karawang.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo, Gubernur Ahmad Heryawan dan Plt Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Kami Juga meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk mendukung kaum nelayan yang meminta pembatalan pelabuhan Cilamaya,” kata Dadan Ramdan.

Hal senada diungkapkan Pengurus KUD Mina Cilamaya, Fajar Sidik, pelabuhan besar ini akan mengurangi area tangkapan nelayan karena lalu lintas kapal-kapal besar, sehingga mengurangi tangkapan ikan para nelayan Karawang yang mencapai 12.000 orang.

“Bukan hanya dampak lingkungan hidup dan ekonomi saja yang akan terjadi, dampak sosial pun akan muncul, bahkan sebelum proses pembangunan sangat dimungkinkan konflik sosial dan lahan warga akan terjadi,” jelasnya.

Kata Fajar, memang rakyat memerlukan infrastruktur, tetapi bukan bukan seperti infrastruktur pelabuhan skala besar internasional seperti Cilamaya yang akan merusak ekosistem dan merugikan nelayan.

“Jika kita baca kepentingan ekonomi, maka pihak yang diuntungkan dari rencana ini adalah para investor dan pengusaha-pengusaha Jepang, bukan pemerintah pusat dan Kabupaten Karawang,” ungkapnya.

Sangat jelas, sambung Fajar, ketika pelabuhan Cilamaya berdiri, maka para pengusaha otomotif, termasuk manufaktur dari Jepang, Korea, China dan negara lainnya yang diuntungkan. Mereka dengan mudah akan mengakses distribusi barang-barang produksi dengan biaya murah. Apalagi, pemerintah dan pengusaha Jepang meminta pemerintah RI membangun infrastruktur jalan.

“Daripada biaya bangun infratsruktur jalan dan pelabuhan yang akan dinikmati oleh para pengusaha industry, lebih baik digunakan untuk kepentingan hak-hak dasar warga,” kata Fajar. (rls)

foto: net.
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -