SPPR PT Tatar Kertabumi Dipertanyakan

Opini
Oleh: Muhammad Sulton
Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Strategis (LKKS)

Menanggapi berita yang disampaikan lewat salah satu surat kabar di Karawang yang disampaikan Kepala BPMPT Karawang,  diterbitkannya surat rekomendasi SPPR untuk PT Tatar Bergabung sudah  sesuai dengan prosedur, karena mendapatkan persetujuan dari pengadilan tipikor Bandung.

Namun, terbitnya SPPR PT Tatar Kertabumi merupakan pukulan keras bagi bupati non aktif, Ade Swara dan para pendukungnya. Kami melihat adanya beberapa upaya kongkalikong antara oknum pejabat Pemkab Karawang dengan pengusaha, pasca tertangkapnya Ade Swara pada kasus pemerasan ijin SPPR tersebut.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus Ade Swara, pada saat menghadirkan saksi dari PT Tatar Kertabumi, hakim membacakan tentang BB Nomor 130 yaitu surat yang di keluarkan oleh Bappeda Karawang tertanggal 13 september 2013 dengan nomor surat 582/1.220/pas/...... yang di tujukan untuk direktur PT Tatar Kertabumi perihal rencana pembangunan mall.

Isi surat tersebut pada poin 2 b menyebutkan bahwa Pemkab Karawang melalui Bappeda menyampaikan, belum dapat diberikan persetujuan terkait rencana pembangunan mall.

Dalam kontek ini, kami menilai belum dapat di berikan persetujuan, sama artinya  permohonan SPPR PT Tatar Kertabumi oleh Pemkab Karawang ditolak.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A sudah sangat tegas menerangkan, seorang Plt dalam hal ini Cellicca Nurrachadiana tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin yang sudah ditolak oleh bupati nonaktif.

Jika Pemkab Karawang yang hari ini dipimpin Cellica selaku pelaksana tugas (Plt) Bupati Karawang mengeluarkan SPPR dengan alasan sudah meminta persetujuan pengadilan, maka kami memandang dalam hal ini merupakan langkah yang melanggar peraturan. Sehingga, Cellica dianggap melanggar PP 49 Tahun 2008 Pasal 132A.

Kami meminta kepada Pemkab Karawang untuk mengkaji ulang atas perizinan tersebut yang telah diterbitkan, jika tidak khawatir kasus ini menjadi preseden buruk untuk kinerja Pemkab Karawang. Sementara di satu sisi, kasus Ade Swara belum memiliki ketetapan hukum dalam kasus pemerasan proses perizinan SPPR PT Tatar Kartabumi. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -