Perjuangan Kaum Tani Belum Mendapat Dukungan Luas

Warga Menulis
Oleh: Hilal Tamami
Ketua Serikat Petani Karawang (Sepetak)

Senin (2/3/2015)

Perjuangan kaum tani yang dirampas haknya oleh PT SAMP belum mendapat dukungan luas dari masyarakat Karawang. Sebab, pandangan umum masyarakat belum mengetahui masalah hukum serta kebutuhan tanah bagi kaum tani pada level sosio ekonomi.

Di persimpangan kasus hukum, terjadi pertemuan antara kepentingan Agung Podomoro Land (APL) yang ingin memiliki tanah 350 hektar dengan kepentingan aparat penegak hukum yang bermental inlander atau menindas rakyat demi bayaran.

Hal ini dibuktikan dengan condongnya putusan hukum, juga tindakan aparat penegak hukum di lapangan sebagaimana PK 160 yang diproduksi oleh Mahkamah Agung (MA) dan kebrutalan aparat Brigade Mobil (Brimob) saat menjalankan putusan pengadilan waktu eksekusi pada 24 Juni 2014 lalu.

Keberpihakan lembaga-lembaga hukum dapat ditelusuri sejak PT SAMP saat ini PT APL menyajikan bukti-bukti palsu seperti Surat Pelepasan Hak (SPH) dan peta bidang pada persidangan gugatan rekonvensi yang berakhir dramatis, karena dewi fortuna berpihak kepada PT SAMP.

Namun, pasca putusan tersebut keluar, pihak Pengadilan Negeri Karawang tidak langsung menindaklanjuti putusannya dengan eksekusi, karena rakyat yang merasa didzolimi dan memandang putusan tersebut cacat permanen.

Kecacatan ini merupakan cacat bawaan yang terlahir dari rahim pengadilan yang sangat sarat dengan suap.

Jika PT. SAMP dan penegak hukum tidak terima pernyataan ini, sebaiknya mereka mempertanggungjawabkan putusan hukum tersebut pada dua hal. Pertama, bukti-bukti palsu yang disajikan PT SAMP posisinya sudah berada dalam penyitaan lembaga penegak hukum, yaitu Kejati menyita SPH dan kepolisian menyita peta bidang.

Bahkan kepolisian sudah menetapkan Irawan Cahyadi selaku tersangka dalam kasus ini, tetapi perkaranya terhenti dengan alasan berkas perkaranya di kepolisian hilang tanpa jejak dan entah kemana rimbanya.

Kedua, sebelum PT SAMP mendulang kemenangan di atas tanah 350 hektar, terlebih dahulu terdapat sejumlah perkara yang mempertemukan masyarakat dengan PT SAMP di pengadilan dan masyarakat keluar sebagai pemenangnya. Bahkan jauh sebelumnya pernah terbit beberapa sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah 350 hektar.

Dua hal itulah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Sejumlah pendapat hukum mengemukakan bahwa PK 160, bersifat ‘unexecutable’,  karena putusan tersebut penuh kepalsuan.

Sialnya, ketidakmampuan lembaga-lembaga yang mengaku penegak hukum dalam mempertanggungjawabkan peristiwa-peristiwa hukum yang sebelumnya terjadi di atas tanah 350 hektar, justru dengan penuh dikte, aparat penegak hukum dengan tanpa malu mengatasnamakan undang-undang membantu APL merampas tanah masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Sampai sejauh ini, masyarakat belum mengetahui secara pasti alasan penegak hukum membantu kapitalis dalam merampas tanah rakyat berdalih undang-undang. Kedua hal inilah yang harus disampaikan secara jujur dan penuh tanggung jawab oleh Kapolres Karawang dan Kepala Pengadilan Negeri Karawang pada saat itu.

Bagi kami, tanah merupakan salah satu sumber agraria yang menurut UUD 1945 pasal 33, harus diperuntukan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat bukan pengusaha atau kapitalis. Sementara efek dari perampasan tanah berdalih eksekusi, telah nyata- nyata bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila terutama Sila Kedua.

Dengan demikian, bagi Sepetak, perampasan tanah masyarakat jelas menginjak-injak dasar negara Indonesia, UUD 1945 dan mengkerdilkan falsafah hidup bangsa indonesia, yaitu Pancasila.

Artinya, PT SAMP dan APL sebagai pelaku utama perampasan tanah rakyat, telah menyerupai teroris agraria yang mengancam siapapun, petani bahkan pejabat politik yang tidak tunduk kepada kehendaknya, sebagaimana yang dialami oleh Ade Swara, mantan Bupati Karawang.

Bagi kami, melawan Podomoro adalah melawan teror agraria yang bukan hanya berlangsung di desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, tetapi teror agraria mengancam petani seluruh Indonesia, mengancam kedaulatan pangan kita, serta mengancam masa depan kemanusiaan di atas bumi. Keangkaramurkaan ini harus dilawan dengan cara ganyang teroris agraria. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -