Kenaikan BBM Memiskinkan Rakyat Kecil

KARAWANG, KarawangNews.com - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebijakan tak populer yang mengisi agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Belum genap satu tahun memimpin Indonesia, Jokowi-JK terus mengumbar kebijakan, terutama soal kenaikan BBM yang dinyatakan naik lagi untuk kedua kalinya hanya dalam kurun waktu enam bulan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Presidium BEM Nasional, Wahyu Anggara Putra,, Minggu (29/3/2015). Kata dia, pemerintah melalui peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perhitungan harga jual bahan bakar kembali menetapkan harga baru untuk BBM yang berlaku sejak Sabtu 28 Maret 2015.

Kenaikan harga tersebut yakni BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter di wilayah Jawa-Madura-Bali, yaitu solar Rp 6.900 per liter dan BBM jenis premium Rp 7.500 per liter.

Kebijakan tentang harga BBM baru ini tentu jadi persoalan serius, karena akan terus menambah beban hidup masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang secara ekonomi selalu berkekurangan. Selain itu, dampak lebih lanjut mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin tahun 2014 presentasinya mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, sedangkan 2015 diprediksi mencapai sekitar 12,25 persen atau 30,25 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia.

"Pemerintah seperti sengaja ingin menambah angka kemiskinan di negeri ini dengan cara menaikan harga BBM yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat secara luas," kata mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang ini.

Dalam membuat sebuah kebijakan, sambung dia, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi selalu atas dasar pertimbangan pasar, bukan berdasarakan kondisi, situasi dan keadaan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang acap kali dijadikan tumbal atau korban kebijakan.

"Dalam kasus kenaikan harga BBM ini, pemerintah selalu terjerumus mengikuti kemauan dunia tanpa mempertimbangkan kesejahtraan rakyat di negerinya sendiri," terangnya.

Melemahnya rupiah dan melojaknya harga minyak dunia selalu jadi alasan klasik pemerintah dalam menaikan harga BBM. Belum lagi perihal semakin bertambahnya hutang negara akibat dari kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti ini.

"Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mencari jalan keluar yang lebih solutif dan kongkrit untuk menjaga stabilitas perekonomian negara," ujarnya.

Bukan malah justru dengan jalan pintas dan spontan yang sarat dengan aroma permainan, politis, gegabah serta demi keuntungan kelompok tertentu.

"Bagi kami, pemerintahan Jokowi-JK telah mengkhianati komitmen bernegara yang mana tujuan akhirnya ialah menciptakan kesejahteraan sosial. Bukankah sumber daya alam negeri ini sangat melimpah dan cukup untuk menciptakan kesejahteraan sosial-masyarakat?" terangnya.

Dia menyayangkan pemerintah ternyata masih terlalu setia menyusui kepada asing dan permainan pasar minyak dunia. Bagi BEM Nasional, kenaikan harga BBM ini hanya akan mengakibatkan sumbangan inflasi yang sangat besar dan berdampak pada kehidupan sosial yang semakin rumit. Masyarakat tentu saja bisa stres, frustasi dan depresi menyambut kebijakan kenaikan harga BBM.

Pihaknya menganggap, rezim Jokowi-JK telah gagal dalam mensejahterakan rakyat, karena kenaikan harga BBM berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat yang membuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan semakin melemah. Tentu saja, itu bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi yang lebih baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. (din)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -