Buruh Melawan Korupsi

KARAWANG, KarawangNews.com - Semua pelanggaran hak buruh adalah korupsi, yaitu yang dilakukan aparat keamanan, pemerintah dan korporasi yang selalu berkong-kalikong melakukan perampasan hak rakyat. Semua perampasan hak rakyat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan semua pelanggaran HAM adalah korupsi.

Dengan begitu, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) dan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan SEBUMI menggagas ide Panggung Seni Budaya Buruh, menyatakan korupsi adalah musuh buruh dan buruh harus melawan korupsi.

Dijelaskan dua aktivis buruh, Roni S. Afriyanto dan Yadi Setiadi, pihaknya akan menggelar Panggung Seni Budaya Buruh yang akan mengupas tuntas korupsi pada 15 Maret 2015, pukul 10.00- 17.00 WIB di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang.

Tujuan acara ini supaya buruh memahami definisi korupsi dan nilai-nilai anti Korupsi, memahami pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia, mengetahui kondisi pemberantasan korupsi saat ini, memahami perannya dalam gerakan pemberantasan korupsi dan memerangi para koruptor. Juga mengetahui akar masalah korupsi adalah masih berjalannya sistem orde baru yang korup di segala lini.

Saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi. Indikasi terkuat adalah pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah indikasinya adalah kriminalisasi seluruh pimpinan KPK, Staff KPK dan sejumlah penyidik di KPK. Kemudian opini yang berkembang di media massa, diarahkan untuk merusak citra moral KPK dengan berbagai tuduhan untuk menghilangkan kepercayaan publik.

Selain itu, adanya revisi UU KPK di DPR, lalu terjadi sejumlah teror terhadap keluarga dan staff KPK, kuasa hukum, dan para penggiat anti korupsi. Kemudian, pembajakan gerakan masyarakat melalui aksi-aksi bayaran yang melemahkan KPK dan adanya putusan pengadilan yang memenangkan pra-peradilan Budi Gunawan (BG) calon Kapolri sebagai tersangka.

“Jauh sebelum gerakan anti korupsi marak seperti sekarang, sebenarnya kaum buruh Indonesia sudah menjadi kaum yang sadar bahaya korupsi, sebagai contoh tema yang diusung oleh buruh dalam May Day tahun 2011 adalah ‘lawan politik perburuhan orde baru’,” kata Roni S. Afriyanto, Selasa (10/3/2015).

Berbicara korupsi, tanpa menyentuh akar permasalahan utamanya  merupakan pengingkaran sejarah  dan akar pangkal permasalahan itu ada pada corak sistem kekuasaan orde baru yang sampai saat ini masih berlangsung dengan modifikasi kecanggihan luar biasa.

Corak sistem kekuasaan orde baru tersebut, dalam dunia peburuhan dapat digambarkan dengan sederhana melalui kondisi objektif kekinian yang kongkrit dihadapi buruh, diantaranya system yang militersitik, dimana pendekatan militer masih menjadi andalan, bahkan oleh presiden yang berasal dari sipil sekalipun.

Kemudian aksi buruh dihadapi dengan senapan, represi, penangkapan semena-mena, termasuk pembunuhan. Bertahannya peran militer dipertegas dengan keberadaan Keputusan Menteri Perindustrian RI No 466/M-InD/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri. Kepmen ini, memberikan ruang yang luas kepada TNI untuk terlibat ke dalam penyelesaian konflik perburuhan.

Dalam pengalaman sejarahnya, keterlibatan TNI dalam konflik perburuhan sama saja kekerasan. Kaum buruh memiliki pengalaman berharga, keterlibatan TNI berarti pengamanan investasi yang sebagian besar milik asing. Bahkan belum lama ini, Joko Widodo menerbitkan sebuah Kepres Nomor 2 Tahun 2015, dimana pemerintah justru membuat kebijakan sistem pertahanan dan keamananintegratif untuk tahun 2015-2019.

Politik perburuhan yang mengabdi kepada Labour Market Flexibility (LMF) atau sistem pasar yang luwes, lentur dan lunak terhadap kepentingan pemodal. Konsekuensi dari corak politik perburuhan ini adalah lahirnya upah murah, sistem kerja kontrak outsourcing, bekerja tanpa perlindungan dan kondisi tempat kerja yang buruk. Sistem ini, akan terus dipertahankan oleh pemerintah karena tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan.

Perpaduan dua sistem tersebut, bagi buruh dapat digambarkan dengan sederhana melalui ilustrasi keseharian, diantaranya seorang buruh lulusan SMEA di Jawa Tengah numpang hidup di rumah kakaknya yang bekerja di pabrik kertas di Karawang, sebab di kotanya tak ada lapangan pekerjaan.

Untuk bekerja, dia harus mengurus surat ijin domisili dan  SKCK di kepolisian, untuk mempercepat proses, dia harus membayar sejumlah uang, ini masuk dalam rician korupsi pertama. Sesudah itu, dia menemui calo tenaga kerja. Calo ini, biasanya berasal dari orang Disnaker, orang dalam perusahaan (HRD), aparat desa, tokoh ormas, tokoh parpol yang biasanya mendapat koneksi perlindungan dari aparat polisi dan tentara yang menjadi keamanan di pabrik-pabrik.  Dia, harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 1-3 juta, padahal statusnya kontrak 3 bulan saja, ini juga masuk dalam rician korupsi kedua.

Akhir bulan, dia menerima upah yang jumlahnya jauh dibawah UMK, ini masuk dalam rician korupsi ketiga dan sebagai balas jasa, dia masih harus memberikan service uang rokok itu-itu kepada calo, ini pun masuk dalam korupsi keempat. Upahnya dibawah UMK, sebab pabrik melakukan penangguhan upah meskipun tanpa melalui prosedur resmi, ini korupsi kelima.

Dalam bekerja, dia seharusnya mendapatkan 3 stel baju seragam  gratis, tapi kenyataannya dia hanya mendapatkan 2 stel saja dan itu dipotong paksa dari upahnya, ini korupsi keenam. Di tempat kerjanya, seharusnya dia mendapatkan peralatan K3 seperti masker, pelindung mata, sarung tangan, termasuk sepatu safety, tetapi semua barang itu tidak ia dapatkan, ini korupsi  ketujuh.

Pada saat buruh tersebut mengalami haid, sebenarnya haknya dijamin undang-undang berupa istirahat alias tidak diwajibkan bekerja, tapi tetap saja dia harus bekerja meskipun seluruh badan sakit dan demam. Sebab, tidak masuki bekerja karena haid sama saja tidak produktif dan itu artinya kontraknya terancam putus secepatnya. Tidak memberikan hak cuti haid adalah mencuri hak buruh dan masuk rincian korupsi kedelapan.

Apabila buruh diketahui hamil, maka kontraknya diputus sepihak, ini korupsi kesembilan. Ketika buruh mengadu kepada serikat, maka serikat buruh kuning bikinan perusahaan hanya mengatakan terima saja nasibmu sebab mereka sudah mendapat berbagai sogokan, ini korupsi kesepuluh.

Ketika kesadarannya tumbuh dan mencari solusi dengan membentuk serikat buruh sejati, maka dia akan dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan. Kriminalisasi pasti melibatkan aparat dan ini masuk rincian korupsi kesebelas. Ketika kegelisahan di pabrik memuncak, maka akan terjadi aksi. Di situlah perusahaan akan meminta bantuan aparat untuk meredam aksi dengan tuduhan menggangu investasi, produktivitas dan kondusivitas. Aparat dibayar untuk melakukan represi, ini korupsi keduabelas.

Ketika buruh tidak puas, maka sistem mendorong penyelesian kasusnya melalui PPHI, disana sudah menghadang pengadilan dengan hakim yang mudah disogok, seperti kasus PT. Onamba tahun 2011-an, ini korupsi ketigabelas.

Satu hal lagi, penyebab upah buruh murah, karena dalam penyusunannya, dewan pengupahan berkongkalikong dengan pengusaha dan pemerintah menyepakati UMK yang nominalnya rendah, ini korupsi keempatbelas.

Di luar masalah hubungan industrial yang penuh manipulasi tersebut, sejatinya juga ada masalah lain yang tak kurang berbahayanya, dimana untuk memenuhi syahwat pengerukan potensi ekonomi dan perampasan kekayaan alam, maka pemerintah dengan penuh manipulasi memberikan kemudahan perijinan pembukaan pabrik-pabrik baru.

Meskipun dengan dalih penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, tetapi sejatinya tujuan utamanya adalah mengeruk kekayaan alam secara brutal, misal saja apa yang terjadi dalam konflik Warga Rembang melawan Korporasi PT. Semen Indonesia yang berencana menambang pegunungan Kendeng Utara di Rembang.

“Kondisi ini juga terjadi di Karawang dalam konflik pembukaan pabrik baru, perumahan baru, perampasan lahan dan penambangan batu kapur. Sungguh, dibutuhkan kesadaran dan solidaritas multisektoral yang lebih nyata,” kata Roni S. Afriyanto. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -