BPLH Karawang Ancam Cabut Ijin PT Technopia Jakarta

KARAWANG, KarawangNews.com - PT. Technopia Jakarta terancam dicabut ijinnya oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, menyusul progres sanksi yang diberikan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang yang tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan milik investor Jepang tersebut.

 PT. Technopia Jakarta sebelumnya telah mendapat sanksi teguran tertulis dari BPLH Karawang,  karena terbukti telah mencemari lingkungan sekitar akibat tidak memiliki pengelolaan limbah.

Dengan begitu, pada Senin (30/3/2015), BPLH Karawang kembali memanggil manajemen PT Technopia Jakarta untuk pembahasan sanksi yang akan diberikan pada perusahaan yang berdiri di Desa Anggadita, Kecamatan Klari itu, setelah tidak menjalankan progres sanksi yang diberikan oleh pihak BPLH sebelumnya.

Pada pemanggilan manajemen PT Technopia Jakarta ini, jajaran komisi C DPRD Karawang yang dipimpin Natala Sumeda dan Kepala Desa Anggadita, serta perwakilan dari Kecamatan Klari turut dihadirkan untuk membahas masalah PT Technopia Jakarta ini.

Kepala BPLH Karawang, Setya Dharma mengatakan, pihak PT Technopia Jakarta terancam akan dicabut ijin lingkungannya apabila kembali tidak menjalankan progres sanksi yang diberikan oleh BPLH.

"Saat ini sanksi yang kami berikan adalah sanksi paksaan pemerintah, kami beri tenggat waktu sampai tanggal 31 Mei 2015 untuk mereka menyelesaikan masalah limbah yang mencemari masyarakat sekitar,” kata dia.

Jika tanggal 31 Mei tersebut pihak PT Technopia Jakarta masih saja belum menjalankan progres perbaikan, maka dengan terpaksa dia mengajukan surat pencabutan ijin lingkungan kepada Plt Bupati untuk PT Technopia Jakarta.

Ketua Komisi C DPRD Karawang, Natala Sumeda mendukung sanksi paksaan pemerintah yang diputuskan oleh Kepala BPLH kepada PT Technopia Jakarta.

"Kami mendukung BPLH yang meningkatkan status sanksi kepada PT Technopia Jakarta dari teguran tertulis paksaan pemerintah, karena bagaimanapun harus ada tindakan tegas bagi perusak lingkungan," ujarnya.

Menurutnya, PT. Technopia sudah melecehkan sanksi yang diberikan oleh BPLH sebelumnya. Pihaknya, juga pernah melakukan sidak langsung bersama BPLH ke PT Technopia dan diketahui pengelolaan limbah perusahan itu sangat tidak baik sekali.

“Sebelumnya mereka diberi tenggat waktu sampai tanggal 8 Maret 2015 untuk melakukan perbaikan, atau selama tiga bulan sejak bulan Januari 2015, tapi yang dijalankan hanya ada satu progres saja dari tujuh progres sanksi yang diberikan," kata Natala.

Menyikapi desakan BPLH dan Komisi C DPRD Karawang, Assisten Manager HRD PT Technopia,  Dwi Ulfa R mengaku siap dicabut ijin lingkungannya apabila hingga pada tanggal 31 Mei 2015 pihaknya tidak menjalankan lagi progres sanksi yang diberikan BPLH. (yun)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -