Podomoro Industrial Park Karawang Ilegal

Warga Menulis
Oleh: Engkos Kosasih
Sekjen Serikat Petani Karawang (Sepetak)

Selasa (17/2/2015)

Senin 16 Februari 2015, bertepat di Rumah Makan Sindangreret Korporasi Agung Podomoro menyatakan bahwa tanah milik petani di tiga desa, yaitu Desa Margamulya, Mulyasari dan Desa Wanakerta akan segera didirikan sebuah kawasan Podomoro Industrial Park (PIP) yang akan mulai pembangunannya di penghujung musim hujan ini.

Sekilas kembali kita melihat beberapa bulan terakhir, tepatnya tanggal 24 Juni 2014, Petani yang ada di tiga desa tersebut dengan berlinangkan darah dan air mata melakukan perlawanan terhadap alat Negara (Brimob) yang melakukan eksekusi tanah seluas ± 350 Ha di tiga desa berdasarkan hasil putusan PK No. 160.PK/PDT/2011 yang dianggap cacat oleh pihak masyarakat. 7.000 pasukan Brimob belum termasuk Dalmas dan Tentara tersebut dengan beringas melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan aksi perlawanan.

Negara dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Ade Swara yang sekarang mendekam dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tampuk kepemimpinan yang sekarang di pegang oleh Cellica Nurachadiana seharusnya mampu memberikan harapan terhadap perjuangan masyarakat di tiga desa tersebut namun Cellica Nurachadiana yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Karawang tak jauh berbeda dengan pendahulunya Ade Swara yang selalu menutup mata akan berbagai dinamika konflik petani dikabupaten karawang, Khususnya Konfilk di tiga desa.

Serikat Petani Karawang bersama Masyarakat petani menyatukan diri dalam aksi perlawanan terhadap pernyataan pihak Agung Podomoro Land tersebut dengan berbagai cara dan upaya, baik berupa aksi-aksi massa terhadap pemerintah maupun aksi okupasi (pendudukan) tanah sengketa. Karena tanah adalah tempat hidup dan matinya kaum tani, maka perlawanan ini bukan hanya bicara hak atas tanah namun juga tanggung jawab sejarah  akan perjuangan petani.

Dengan rilis pada hari ini kami tunjukan bukti asli kepemilikan hak atas tanah antara lain leter (c), DHKP, SPPT dan STTS serta beberapa surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh desa agar public mengetahui secara pasti dan terang benderang kedudukan konflik ini.

Rilis Sepetak di Sekretariat Sepetak, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur,
Selasa (17/2/2015) siang.
Publik pun harus mengetahui lebih lanjut bahwa hingga hari ini pihak Agung Podomoro Land tidak bisa menunjukan bukti asli surat tanah. APL hanya menggunakan PK 160 sebagai senjata pamungkasnya untuk mengklaim tanah warga. Padahal PK 160 tersebut dinilai cacat hukum karena dua alat bukti yang memenangkan perkara yaitu SPH dan Peta Bidang sudah lama berada dalam penyitaan Kejati Jakarta dan Penyidik Kepolisian.

Demikianlah PK 160 tersebut dianggap yang lebih kurang ajar lagi, PT. SAMP/APL kembali memberikan surat keterangan palsu tentang kehilangan SPH asli kepada BPN untuk memohon diterbitkan HGB. Padahal SPH termaksud sedang dalam penyitaan lembaga penegak hukum.

Karena APL sudah melakukan banyak kebohongan dan manipulasi yang telah menyebabkan ratusan masyarakat terusir dari tanahnya, maka kami Serikat Petani Karawang (Sepetak) dengan tegas menyatakan perang terhadap APL. Karena itu kami akan terus berjuang sampai kebenaran terwujud dan tanah kembali ke pangkuan masyarakat pemilik. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -