Isu Cakepsek Jadi Komoditas Politik

Warga Menulis
Oleh: Pancahadi Al Panji
LSM Laskar Merah Putih Karawang

Rabu (18/2/2015)

Molornya pengangkatan calon kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat, dinilai suatu kegagalan dalam pengelolaan dunia pendidikan dan sarat dengan kepentingan politik. Seharusnya para calon kepala sekolah (cakepsek) sudah menduduki jabatanya. Ini malah terlunta-lunta tidak ada kepastian padahal ratusan cakepsek di karawang sudah membayar biaya pelatihan sampai puluhan juta rupiah yang katanya buat pelatihan.

Belum ditempatkanya  cakepsek ini bukan  karena sekolah-sekolah ada kepala sekolahnya  melainkan karena ketidak seriusan para Kadisdikpora dan Plt. Bupati Cellica, apakah kedua orang ini sibuk dengan urusannya atau memang tidak tahu peta permasalahan dunia pendidikan Karawang atau jangan jangan dibiarkan menjadi daya tawar politik.

Sebagai contoh  ada 20 cakepsek  yang memiliki sertifikat kepala sekolah padahal  ada Unit sekolah baru yang belum ada Kepala sekolahnya dan masih ada sekolah  dirangkap oleh kepala sekolah  terdekat, seperti di SMAN 1 Tegalwaru,SMAN 1 Majalaya, SMAN I Telukjambe Barat, SMAN 2 Telukjambe Timur, SMAN 1 Pakisjaya,  SMAN I Cibuaya sekolah ini sama sekali belum ada kepala sekolahnya.

Termasuk sekolah yang akan masuk masa pensiun kepala sekolahnya yaitu SMAN 1 Pangkalan dan SMAN 2 Karawang. Ada rangkap jabatan sebagai pengawas  yaitu  kepala sekolah di SMAN 1 dan SMAN 2 Cikampek. Belum lagi SMAN siluman yaitu SMAN 6 Karawang Barat, SMAN 3 Cikampek dan SMAN 2 Klari yang belum punya SK bupati dan kepala sekolahnya.

Belum lagi puluhan cakepsek  jenjang sekolah dasar, SMPN dan SMKN yang bernasib sama. Seharusnya Kadisdikpora bertanggung jawab jangan hanya membuat proyek sibuk menjaring cakepsek saja namun harus juga bertanggung jawab pada penyaluranya.

Memang menurut  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 9, dalam hal ini bupati yang mengangkat para cakepsek menjadi kepsek. Dimanakah peran Kadisdikpora mengajukan kebutuhan yang sangat mendesak ini dan jangan pula beralasan Plt. bupati tidak bisa mengadakan mutasi pegawai.

Namun ini tidak bisa dijadikana alasan karena keterbatasan Plt. Bupati dapat dikecualikan bila ada persetujuan dari Kemendagrai sesuai dengan PP No 49 Tahun  2008 tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sejauh mana usaha keras dunia pendidikan Karawang dalam menyikapi kekosongan jabatan kepala sekolah ini. Seharusnya PGRI dan dewan pendidikan juga terlibat dalam menekan Plt. bupati.

Kami tidak yakin kekosongan ini tidak masuk dalam usulan mutasi ke Kementerian Dalam Negeri. Ini seperti sengaja dimainkan terlebih menjelng pilkada dan dijadikan dan isu mutasi kepala dinas. Terlihat dari adem-ademnya dan ketidak pedulian soal kepala sekolah di unit sekolah baru atau jangan-jangan mereka masih sulit melepaskan budaya ‘wani piro’. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -