Dugaan Gratifikasi Pengarugan di Komplek Kejaksaan

Warga Menulis
Oleh: D. Sutejo. MS
Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih (LMP) Karawang

Selasa (24/2/2015)

Terkait dugaan gratifikasi pengarugan di komplek Kejaksaan Negeri Karawang, sikap Plt. Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, Dinas Bina Marga dan Kejaksaan Negeri Karawang dinilai tidak respon terhadap laporan masyarakat itu, malah terkesan melindungi para rekanan nakal.

Seharusnya setiap laporan masyarakat ditindak lanjuti serta dijawab, apalagi ada laporan resmi tertulis organisasi. Harusnya mereka minimal mengklarifikasi setiap laporan. Kami sebagai warga  negara punya hak dan kewajiban.

Hal ini berkaitan dengan laporan LMP Karawang  Kepada Plt. Bupati Cellica No. 0125/FB-LMP/MC-KRW/SD/I/2015, surat dengan tembusan kepada Kejaksaan Negeri Karawang dan Bina Marga tersebut berkenan dengan  dugaan cedera janji pengerjaan proyek drainase dan trotoar Jl. Kertabumi Karawang.

Dalam pengerjaan proyek tersebut CV. Mangala Jaya disebutkan bahwa pengerjaan proyek normalisasi drainase dan trotoar tersebut dengan panjang 445 meter, tetapi dalam realisasinya panjangnya cuma ada 200 meter dengan masa kerja 60 hari 20 Juli 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014.

Proyek yang bernilai Rp 1.466.300.000 tersebut seharusnya dipertanggung jawabkan secara penuh, apalagi ini menyangkut uang rakyat.

Menurut pengakuan rekanan tersebut bahwa proyek ini sudah ada adendum,  namun rekanan tersebut tidak mau menjelaskan dimana adendumnya padahal untuk menyatakan proyek itu ada adendum atau tidak harus ada alasan yang kuat seperti force majure semisal bencana alam.

Sementara kami memandang tidak ada force majure dalam proyek ini. Seharusnya rekanan atau pihak Bina Marga memberikan penjelasan tentang hal ini minimal memberikan soft copy atau hard copy dokumen kontrak antara CV Mangala Jaya dan Bina Marga, dan ini kami anggap bukan rahasia negara.

Dari  pengakuan pihak CV. Mangala Jaya bahwa pihaknya pernah dimintai keterangannya oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang gara-gara laporan LMP Karawang tentang kasus ini. 

Kami tadinya sangat apresiasi dengan responnya kejaksaan, tetapu entah kenapa kasus tersebut tidak ada kejelasaanya, yang lebih mengherankanya lagi setelah adanya pemanggilan-pemanggilan tersebut bukanya ada tindakan hukum kepada CV. Mangala Jaya malah pihak CV tersebut pendapatkan pengerjaan proyek pengarugan tanah merah di komplek kejaksaaan.

Kami mempertanyaakan apakah proyek tersebut merupakan gratifikasi atau memang profesional. Namun apabila ini profesional kami juga masih menyangsikan karena waktu pengerjaan proyek APBD belum dimulai.

Forum Bersama Laskar Merah Putih Kabupaten Karawang berencana akan melaporkan ke Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan untuk meminta menyelidiki hubungan CV. Mangala Jaya dengan pengarugan tanah merah di komplek Kejaksaan Negeri Karawang tersebut.

Seharusnya Plt. Bupati Cellica ketat mengawasi setiap rupiah uang rakyat yang digunakann. Terlebih setiap ada laporan dari masyarakat harusnya respon.  Kami dari lembaga hanya penjalankan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas dan UU  No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dimana peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Seharusnya para penegak hukum menindak tanpa pandang bulu dan jangan coba-coba setiap laporan dari masyarakat dijadikan komoditas. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -