LBH KAHMI Tuntut Perusak Jalan ke Ranah Hukum

Warga Menulis
Oleh: Mohammad Diro Masbang, SH
Direktur Eksekutif LBH KAHMI Karawang

Rabu (7/1/2015)

LBH KAHMI Karawang siap untuk mendampingi masyarakat Badami - Pangkala  atas kegiatan lalu lintas jalan Badami - Pangkalan yang sering dilalui oleh kendaraan angkutan barang truk dan kontainer yang melebihi kapasitas muatan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kami telah mendapatkan pengaduan dari masyarakat Badami - Pangkalan atas hilir mudiknya kendaraan angkutan barang truk dan kontener di jalan Badami - Pangkalan, dan kami siap untuk mendampingi serta membela hak dan kepentingan hukum masyarakat sampai ke ranah hukum.

Faktanya, jalan yang dilintasi oleh kendaraan angkutan barang truk dan kontainer  ini ternyata bermuatan  melebihi kapasitas muatan barang yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas ini tidak memenuhi ketentuan kelas jalan yang telah diatur dalam UU tersebut.

Selain itu aktivitas hilir mudiknya kendaraan angkutan barang truk dan kontainer ini beroperasi selama 1x24 jam, yang berarti aktivitas tersebut dilakukan pada waktu yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat sekitar karena aktivitas kendaraan tersebut sudah membuat bising masyarakat dan menimbulkan kenyamanan masyarakat saat beristirahat di malam hari, belum lagi banyaknya kecelakaan yang menimpa para pengendara sepeda motor hingga merenggut nyawa mereka oleh kendaraan-kendaraan besar pengangkut barang, jelas ini adalah suatu pelanggaran terhadap UU LLAJ.

Ini seharusnya tidak terjadi jika saja Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang bisa lebih tegas agar menghentikan aktivitas kendaraan angkutan barang truk dan kontener di Jalan Badami - Pangkalan, artinya kasus ini bukan hanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan barang saja, tapi pelanggaran ini nyata-nyata telah dilakukan secara struktural dan masif melalui pembiaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang terhadap aktivitas kendaraan angkutan barang yang bermuatan dan beroperasi melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -