Bakal Calon Kades Dipungli Panitia Pilkades?

KARAWANG, KarawangNews.com - Dugaan ada pungutan kepada bakal calon kepala desa (Kades) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sangat disesalkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang, Sri Rahayu Agustina. Pihaknya menganggap pungutan tersebut sudah sampai melampaui batas ketentuan.

Kata Sri, beberapa waktu lalu telah dilakukan pembahasan anggaran Pilkades dan diputuskan dana pelaksanaan Pilkades seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.

“Saya selaku pimpinan badan anggaran, sejak awal tidak mendengar adanya biaya tambahan partisipatif yang dipungut dari bakal calon. Sehingga, kalau saat ini di lapangan telah terjadi pungutan, sudah dipastikan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya, Selasa (27/1/2015) di kantornya.

Menurut perempuan politisi Partai Golkar ini, sejak awal pembahasan anggaran telah terjadi kesepakatan antara eksekutif melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan Komisi A DPRD Kabupaten Karawang termasuk Pansus Perda Desa/Pilkades. Namun, belakangan justru mencuat terjadi pungutan yang ditarik dari bakal calon. Apalagi, kata dia, dibeberapa desa masing-masing bakal calon, besaran pungutannya sangat fantastis.

“Coba bayangkan, pungutan sampai Rp 30-40 juta. Ini sudah tidak realistis dan kesannya ajang kesempatan untuk cari duit. BPMPD dalam pengajuan anggaran untuk Pilkades, tentunya sudah mempunyai kalkulasi dan perhitungan, kenapa harus ada pungutan,” ucapnya heran.

Bagi Sri Rahayu, ketentuan hukum dan peraturan terkait anggaran sudah cukup jelas. Pihaknya menyatakan, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 mengatur tentang pembiayaan Pilkades yang dibebankan pada APBD. Sehingga, lanjutnya, kalau telah dilakukan pelanggaran atas regulasi dan peraturan, tentunya bisa menjadikan jeratan hukum.

“Negara kita adalah negara hukum, sehingga perbuatan apapun harus memiliki dasar hukum. Ini yang seharusnya dipikirkan, jangan sampai hal itu dibiarkan,” tandasnya.

Dengan adanya pungutan tersebut pihak eksekutif yang menjadi leading sector penyelenggaraan Pilkades harus sigap dan mengambil kebijakan. Pihak BPMPD atau bahkan Pimpinan Daerah harus segera mengumpulkan, mengingatkan dan memberi arahan atau teguran untuk menghentikannya. Pasalnya, bagaimanapun juga sebuah perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, meskipun bermaksud baik tapi dari perspektif hukum tidak berdasar, maka itu merupakan pelanggaran.

“Dalam syariat Islam sudah jelas, ada norma yang menyatakan sebuah niat baik harus dibarengi dengan perbuatan yang baik pula. Jadi sebenarnya saya sangat kecewa dengan eksekutif atas adanya laporan ini," tukas perempuan kelahiran 2 Agustus 1975 ini.

Menanggapi adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan melaporkan kasus pungutan tersebut, dia justru mengapresiasi. Bagi dia, semua warga memiliki hak untuk untuk melaporkan sebuah tindak pelanggaran aturan hukum sebagaimana rumusan KUHP pasal 75.

“Itu haknya warga negara kalau mau melaporkan, yang penting, sebelum semuanya terjadi, mumpung masih ada kesempatan, segera diperbaiki,” jelasnya. (mus)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -