Pencalonan Marjuki Bukan Politisasi NU

KARAWANG, KarawangNews.com - Pencalonan bupati yang dilakukan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Karawang, H. A Marjuki menuai kritik di kalangan intern dan luar. Mengomentari hal ini, inisiator Jam’ul Asaatidz Karawang, Deden Nurdiansyah angkat bicara, menurutnya pencalonan H. A. Marjuki hal wajar dan merupakan hak politik warga negara.

“Saya pikir tidak usah terlalu dipersoalkan, karena itu menjadi bagian dari hak politik warga negara. Justru, dengan semakin banyak figur, akan membuka ruang yang lebih besar untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat,” kata Deden, Minggu (28/12/2014).

Menurut Deden, tampilnya seorang figur untuk menjadi pemimpin, haruslah didasari dengan niatan untuk senantiasa melahirkan kemaslahatan bagi umat. Hal tersebut, kata dia, merupakan landasan pokok dari kaidah fiqh yang selalu menjadi rujukan dari kalangan warga nahdliyin.

“Tasharruful imam ‘ala al ra’iyah manutun bilmaslahati al mariyyah (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan ummat, red),” terang alumnus LPIA Jakarta ini.

Deden menampik tanggapan pencalonan H. A. Marjuki terlalu berpolitik praktis dan menciderai Khittah NU 1926. Dijelaskan Deden, yang mengklaim sebagai warga NU kultural, apa yang dilakukan Ketua PCNU tersebut belum bisa dikategorikan sebagai bentuk politisasi NU. Sebab, proses dan tahapan Pilbup masih belum berjalan dan belum bisa dikatakan mencederai atas khittah NU 1926.

“Semua ada aturannya, jajaran pengurus PCNU sangat memahami konstitusi organisasi di AD dan ART maupun peraturan organisasinya. Apalagi, saat ini masih belum masuk tahapan Pilbup. Jadi, saya pikir tidak ada yang telah dilanggar dari pencalonan tersebut. Kalau pun ada pendapat lain, tentu hanya pendapat perorangan saja dan yang mesti dijadikan pegangan tentu pendapat organisasi,” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan dia, Pilbup Karawang mendatang diharapkan lebih berkualitas dan bersih dari isu 
dan sikap primordialisme. Ini merupakan bentuk pelaksanaan konstitusi yang telah menjamin seluruh warga negara berhak dipilih dan memilih pemimpin.

“Pasal 43 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah jelas, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Jadi, saya yakin masyarakat Karawang dalam memilih pemimpin kedepan semakin cerdas dan issu primordialisme, tidak akan mampu dijadikan amunisi untuk menjatuhkan lawan politik,” pungkas Deden, juga Sekretrais FKBPD Kabupaten Karawang ini.

Sementara itu, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Karawang, KH Hasan Nuri Hidayatullah atau Gus Hasan menegaskan, NU tidak melakukan langkah politisasi. Proses yang dilakukan terkait dengan pencalonan H. A. Marjuki sudah benar. Permintaan dan konfirmasi yang dilakukan beberapa jajaran Pengurus NU Karawang kepada H. A. Marjuki terkait adanya kabar akan majunya Ketua Tanfidziyah itu, merupakan bentuk tabayyun yang telah menjadi tradisi NU.

“NU tidak melakukan proses politik, tapi apa yang dilakukan sementara waktu lalu adalah proses etika politik. Jangan sampai, ada kader NU maju dalam Pilbup, justru kita tahu dari pihak lain, bukan dari calon tersebut,” ungkap Gus Hasan, melalui juru bicaranya Ahmad Fauzi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, langkah permohonan restu dari jajaran pengurus PCNU yang dilakukan oleh H. A. Marjuki beberapa waktu lalu, merupakan langkah yang sangat tepat. Sebagai kader NU, permohonan restu tersebut telah dilakukan lebih awal sebelum melakukan langkah dan proses politik yang lain.

“Ini sudah benar apa yang dilakukan Marjuki, karena  sebelum melakukan pendaftaran di partai politik  sudah memohon restu dari kalangan jajaran syuriah dan pengurus lain," kata Ahmad Fauzi. (mus)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -