PAW Legislatif Tak Semudah Membalikan Telapak Tangan

Warga Menulis
Oleh: Andri Kurniawan

Sabtu (13/12/2014)

Pergantian Antar Waktu (PAW) sering kali dijadikan alat untuk menakut nakuti anggota legislatif yang duduk di DPRD kabupaten/kota, provinsi atau DPR RI oleh partai politik, biasanya oleh pimpinan partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, karena faktor subjektif tertentu, dengan dalih tidak loyal terhadap partai politik sebagai kendaraan politik si anggota legislatif tertentu.

Saya mendeteksi hal demikian terjadi pada Legislatif DPRD Karawang. Padahal proses PAW tidak semudah dan segampang itu, apa lagi dilandasi oleh unsur unsur subjektif, karena landasan hukumnya berdasarkan undang-undang sangat jelas. Menurut beberapa aturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung untuk menduduki atau menjabat jabatan legislatif dalam satu periode (lima tahun). Namun dalam kenyataannya masih menyita dan menyimpan sekian persoalan hukum terhadap pejabat legislatif yang menduduki jabatannya setelah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Persoalan hukum itu, adalah adanya Penggantian Antar Waktu (recalling) bagi anggota legislatif. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pejabat yang masih menduduki jabatannya. Anggota DPRD belum selesai waktunya untuk menjabat dalam satu periode dengan sewaktu-waktu ia diberhentikan, oleh partai politik pengusungnya.

Penggantian Antar Waktu anggota DPRD bukan inkonstitusional. Undang-undang menyediakan ketentuan (legalitas principle) untuk sahnya Penggantian Antar Waktu.

Mulai dari Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu. Bertebaran regulasi perihal Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.

Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama tiga bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Maka diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.
Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan, serta seperti nomor 3, 5, 8 dan 9 diatas diusulkan oleh pimpinanpartai politik kepada pimpinan DPRD kabupatn/kota dengan tebusan kepada gubernur.

Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikaan usulan  pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud bupati/wali kota menyampaikan usulan tersebut kepada gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama empat belas hari sejak diterimanaya usulan penberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota.

Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 4, 6 dan 7 dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD , masyarakat dan atau pemilih.  Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Rapat Paripurna.

Paling lama tujuh hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna, pimpinan DPRD kabupaten /kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan  menyampaikan keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama tujuh hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, bupati/wali kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.

Paling lambat empat belas hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/wali kota gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan gubernur. Sebelum memangku jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang diganti kurang ddari enam bulan.
Pemberhentian sementara aggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putuusan pengadilan yang telak berkekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai  anggota DPRD. 

Dalam hal anggota DPRD tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putuusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota DPRD tersebut aktif kembali.
Aggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan terttentu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian semantara diatur dengan Pereturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Penyidikan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota  yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan ijin dan persetujuan tertulis dari gubernur dalam hal ijin tertulis tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu tiga puluh hari, terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka satu di atas tidak berlaku apabila anggota DPRD tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana khusus, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur  hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -