BPN Harus Berani Beri Sertifikat Pada Pemilik Lahan 350 Ha

KARAWANG, KarawangNews.com - Tokoh Karawang sekaligus praktisi hukum dan penasehat beberapa LSM  H. Martin Purwadinata SH menyesalkan ada upaya pihak tertentu yang terus mempengaruhi beberapa instansi untuk memperlambat penyelesaian masalah lahan di Telukjambe.

"Hari ini bergerombol ke instansi A, besok ke kantor B, kapan selesainya," kata Martin, Minggu (19/10/2014).

Sepengetahuannya, tanah 350 hektar di Telukjambe telah mendapatkan putusan PK yang bersifat final. Untuk itu, Martin kembali menegaskan, jika BPN berani memberikan sertifikat kepada pemilik tanah yang sah, penyelesaian masalah akan lebih cepat.

"BPN daerah maupun  di pusat  tak perlu ragu lagi mengambil langkah yang sesuai hukum," ucapnya.

Dia berharap,  BPN bisa  menjaga kewenangan dan kewibawaannya dalam mengurus masalah pertanahan.

“Badan Pertanahan Nasional dibentuk dengan undang-undang, karena itu pejabatnya harus berani menghadapi tekanan," jelasnya.

Praktisi hukum ini yakin, BPN pasti akan bertindak di atas keputusan hukum dalam menjalankan perannya sebagai regulator.

“Saya yakin pimpinan BPN tak akan ragu memberikan sertifikasi atas tanah bekas sengketa yang telah mendapatkan ketetapan hukum yang mengikat,” tandas Martin.

Lebih jauh Martin menyatakan, sewajarnya  BPN bertindak di atas landasan hukum. Kalau tidak ada novum, keputusan PK itu final. Maka secara hokum dimungkinkan BPN mengeluarkan sertifikat atas tanah yang telah jelas status kepemilikannya.

Selain itu, dia berkeinginan sengketa tanah di Telukjambe ini cepat selesai agar kondisi Karawang kondusif dan wilayah ini bisa berkembang sesuai potensinya. Martin menghimbau warga tiga desa di Telukjambe mau menerima uang kerohiman sebagai solusi damai yang ditawarkan PT SAMP.

Menurutnya, ketidakpastian hukum akan membuat Karawang menjadi tidak menarik bagi investor.

“Kalau ini terjadi, sayang sekali. Potensi Karawang sangat besar untuk dikembangkan," katanya.

Diakuinya, sengketa tanah Telukjambe ini sudah terlalu berlarut-larut, bahkan sudah belasan tahun persoalan ini berjalan. Jika terus tidak jelas kapan berakhirnya, masyarakat Karawang akan dirugikan,  karena pembangunan daerah jadi terhambat.

Dengan begitu, Martin mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan hukum. (spn/*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -