Pjs Kades Harus Ciptakan Desa Mandiri

KARAWANG, KarawangNews.com - Pelayanan hal terpenting dalam melaksanakan tugas adalah sebagai birokrat,  terlebih Pejabat sementara kepala desa (Pjs Kades) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan kemampuan ‘leadership’ atau kepemimpinan yang bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Demikian dikatakan mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Deden Darmansah, Jumat (19/9). Menurut dia, Pjs Kades yang ada di Kabupaten Karawang ini harus bersinergi dengan seluruh jajaran desa maupun dengan tokoh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga desa terutama BPD dan mantan Kades yang telah menjabat selama ini. Saya berpesan kepada Pjs Kades di seluruh Kabupaten Karawang untuk bisa meneruskan program Kades yang sebelumnya dan kini sudah berakhir masa jabatanya,” jelas Deden.

Kata dia, ada sedikit polemik yang terjadi akhir-akhir ini dalam pergantian Pjs Kades, tetapi seiring waktu berjalan dan karena konsep pemerintahan tidak lepas dari aturan serta perundangan, maka saat ini Pjs Kades bisa dilantik tanpa ekses.

“Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, maka yang berhak menempati posisi jabatan Pjs adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karawang,” tambah Deden.

Sementara itu, Deden berharap agar warga Kabupaten Karawang bersatu padu membangun dan melanjutkan program kades sebelumnya telah menjabat sebagai Kades.

Selain itu, disinggung terkait minimnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan SDM di desa untuk dapat mengelola anggaran desa yang jumlahnya tidak sedikit.

Hal tersebut tentunya perlu dilakukan agar implementasi dari Undang-undang desa bisa mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera dan pintar dalam mengelola anggaran desa yang cukup besar jumlahnya.

Kata Deden, tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran yang tidak sedikit itu dapat dikelola secara maksimal dan baik. Selain itu, tidak memindahkan tempat untuk praktik-praktik korupsi.

“Menyiapkan SDM desa itu merupakan tanggung jawab negara, pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

Diungkapkannya, penyiapan SDM tersebut sebagai langkah agar pemanfaatan anggaran tersebut nantinya benar-benar untuk kesejahteraan. Dalam hal ini, paradigma pembangunan juga perlu diubah tentunya.

“Kita tidak perlu curiga, kita perlu arahkan desa untuk meningkatkan SDM di pedesaan. Ini semangatnya untuk kemandirian dan kesejahteraan desa,” ucapnya.

Pengelolaan anggaran ini, lanjutnya, harus benar-benar melibatkan partisipasi warga dalam perencanaaan. Sehingga, anggaran tersebut dapat digunakan untuk program yang berkelanjutan.

Dia yakin, anggaran desa dapat dikelola secara maksimal maka akan mengurangi migrasi ke kota, karena desa juga memiliki ruang negosiasi pembangunan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan kementerian.

“Untuk pengelolaan lingkungan, produktivitas pertanian, kesehatan, pendidikan dan membangun ekonomi kerakyatan untuk program berkelanjutan. Ini juga meminimalisir politisasi desa,” ungkapnya.

Misalnya, sambung Deden, anggota DPRD atau kepala daerah yang mengetahui desa miskin akan dikasih kucuran dana, nantinya desa akan terus tergantung kalau selalu seperti itu. Untuk itu kemandirian desa perlu di tingkatkan agar tidak selalu kebergantungan dengan pemerintah. (gsg)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -