Menutup PT Keihin Tidak Gampang

KARAWANG, KarawangNews.com - Adanya tuntutan terhadap penutupan PT Keihin Indonesian Plants II mendapat ragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al Panji juga memberikan komentarnya.

Menurut Panji, dengan adanya tuntutan penutupan PT Keihin tanpa menelusuri pokok persoalannya, tentu sangat disayangkan. Hal itu menurutnya lebih merupakan bentuk teror dan preseden buruk bagi dunia investasi di Karawang.

"Kenapa mesti langsung pada penutupan pabrik, bukankah di situ ada ribuan karyawan yang mencari nafkah. Bagaimana bila investor merasa tidak nyaman dan membuat keputusan 'capital flight' hengkang dari Karawang, tentu tidak hanya karyawan yang merugi, negara pun akan kehilangan devisa dan merusak iklim investasi di mata dunia. Terlebih  lagi, PT Keihin adalah perusahan asing," ungkapnya, kepada wartawan, Minggu (29/9/2014).

Dipertanyakan olehnya, kenapa tuntutan penutupan hanya diberlakukan kepada PT Keihin saja, sementara di kawasan industri Kujang tersebut tentu tidak semua perusahaan tanpa masalah.

"Kami menduga, ada kepentingan lain di balik kampanye penutupan ini. Terlebih lagi, PT Keihin ini memproduksi 'engine device', limbah metalnya banyak yang melirik. Sepertinya ini ada gerakan tebang pilih," paparnya.

Dia berharap, gerakan penutupan ini jangan sampai menambah stigma buruk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di mata masyarakat. Tentunya, perlu ditempauh cara-cara yang lebih elegan untuk mensikapi beberapa pelanggaran, termasuk mengurai siapa yang harusnya ikut bertanggungjawab terhadap kesalahan administrasi perizinannya.

"Masih ada cara lain yang lebih mendidik dan konstruktif untuk penyelesaian masalah tersebut. Pengajuan 'civil law suit' atau 'class action' tentu bisa menjadi cara yang lebih diplomatis," tandasnya.

Dengan adanya pelanggaran perizinan PT Keihin, bagi Panji, sudah seharusnya pemerintah daerah mampu memperlakukan dirinya lebih proaktif dalam membantu pengusaha. Pemerintah daerah harus bisa menjamin iklim usaha yang kondusif. Namun, dalam konteks perizinan PT Keihin, terlihat kesan adanya sikap pemerintah daerah yang menjerumuskannya dengan permainan izin yang dikeluarkannya.

"Dalam mengeluarkan ijin, harus betul-betul diverifikasi baik secara administrasi maupun faktual, agar tidak seperti kasus seperti ini. Bila ada aturan yang tidak sesuai, segera beri rekomendasi, bukan saling menyalahkan dan cuci tangan," urainya.

Bagi Panji, pejabat Pemda maupun isntansi terkait jangan mudah membuat pernyataann yang bisa memperkeruh suasana dengan pernyataan yang kontra produktif dan cenderung menciptakan masalah baru yang jauh dari penyelesaian.

"Negara seharusnya melindungi secara proporsional serta profesional dan jangan tunduk pada tekanan-tekanan yang mementingkan kelompoknya," pungkasnya.

Beberapa hari yang lalu, terkait dengan rencana penutupan PT Keihin, Sekjen Gibas Yadi Mulyadi menyatakan adanya dua hal penyebab pokok permaslahan di PT Keihin, yang pertama adanya oknum kawasan di KIKC yang mengklaim tanah yang saat ini dipergunakan oleh Keihin adalah miliknya. Padahal, tanah tersebut dalam proses akta jual beli diketahui bukan milik KIKC.

Kedua, pihak Pemda melalui BPMPT yang menyatakan akan mencabut izin dan telah dikeluarkannya, membuktikan instansi tersebut sedang main-main dengan perizinan.
Dikatakan Yadi, dalam kasus dan pelanggaran yang dilakukan PT Keihin, justru sebetulnya malah sebaliknya. PT Keihin lah yang berada di posisi yang dirugikan. (mus)











Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -