Ini Pernyataan Sikap Paguyuban Penggali Kapur Pangkalan

KARAWANG, KarawangNews.com - Paguyuban penggali batu kapur Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan menyatakan, tanah yang mereka garap untuk lokasi galian batu kapur adalah lahan hak milik, bukan milik negara, ini bisa dibuktikan dengan kepemilikan yang sah.

Demikian disampaikan Humas paguyuban ini, Ujang Nur Ali dalam ‘press’ rilisnya yang disampaikan kepada wartawan di Karawang, Sabtu (6/9/2014). Kata dia, lahan yang mereka gali adalah batuan kapur yang tidak produktif untuk pertanian dan perkebunan, kecuali rumput ilalang.

Sehingga jika bukan batu kapurnya yang dimanfaatkan, maka lahan tersebut menjadi lahan mati yang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis. Galian kapur di desa ini sudah ada sebelum kemerdekaan negara ini, ada banyak bukti dan kesaksiannya.

“Ratusan penggali batu kapur ada sejak puluhan tahun lalu, sehingga sangat mengherankan jika baru sekarang Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat mempersoalkannya,” kata dia.

Batu kapur hasil galian di Desa Tamansari sudah dipergunakan oleh masyarakat, perusahaan dan kawasan industri untuk kepentingan infrastruktur serta proyek-proyek Pemkab Karawang.

RAB proyek infrastruktur Dinas Binamarga dan Pegairan Karawang serta Dinas Ciptakarya Karawang jelas menggunakan batuan kapur sebagai bahan material majibnya.

“Jika kami dilarang menggali batu kapur, maka proyek pemerintah yang menggunakan batu kapur harus dilarang, jika kami dipersoalkan, maka pemerintah juga harus dipersoalkan,” jelasnya.

Usaha galian batu kapur di Desa Tamansari adalah usaha turun temurun, sehingga jika usaha ini ditutup atau dihentikan, maka pemerintah harus member solusi, bukan malah menghentikan sumber penghidupan masyarakat di desa tersebut.

Masih kata Ujang Nur Ali, usaha galian kapur di desa ini menyerap tenaga kerja sebanyak 1000 orang lebih, serta mampu menggerakan roda ekonomi masyarakat sekitar yang terkait langsung dengan usaha galian batu, diantaranya warung, kontrakan rumah, termasuk parkir truk.

Usaha galian batu kapur memebrikan kontribusi kepada masyarakat sekitar galian batu kapur, yaitu dengan diserahkan kepada masyarakat yang dikoordinir oleh tokoh masyarakat setempat.

Sesuai dengan lokasi galian, masyarakat menerima dana kompensasi beragam, yaitu Rp 200.000 – Rp 400.000 per Kepala Keluarga (KK) tiap bulannya. Ini dibuktikan dengan surat kesanggupan penggali batu kapur untuk memberikan kompensasi dan tanda terima dana kompensasi.

Selain dana kompensasi langsung, usaha galian batu kapur juga memberikan kontribusi kepada kegiatan-kegiatan masyarakat, masjid, pengajian, sarana olahraga, serta jalan lingkungan.

“Perlu kami sampaikan, tidak ada sumber air atau air bawah tanah di seluruh galian batu kapur di Desa Tamansari. Sekedar pertimbangan, penggali batu kapur menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal,” kata dia.

Bahkan, lanjutnya, tidak ada yang memiliki keberanian menggali atau mengganggu wilayah yang diduga memiliki goa-goa yang jaraknya cukup jauh dari lokasi galian batu kapur yang sekarang sedang berlangsung.

Ditegaskan Ujang Nur Ali, pemberian usaha pembakaran kapur yang dikeluarkan oleh BPMPT dan BPLH Karawang kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan pejabat BPLH yang bersikeras menutup usaha galian batu kapur.

“Di satu sisi pemberikan izin usaha, di sisi lain ingin menutup bahan baku usaha. Jika penggali batu kapur dianggap melakukan pelanggaran, maka pejabat pemberi izin pembakaran kapur juga telah melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Diakuinya, mengenai isu pelanggaran merusak batuan karst atau wilayah lindung geologi membuat pengusaha batu kapur di desa ini heran, karena sampai surat pernyataan ini disampaikan ke media massa, tidak pernah ada penjelasan, sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah, instansi terkait menyampaikan apa yang disebut batuan karst, dimana keberadaan batuan karst, apa cirri-ciri batuan karst dan mana bukti hasil kajiannya.

“Ketika hal ini kami pertanyakan kepada pejabat terkait dan disampaikan juga pada saat ‘hearing’  warga Desa Tamansari dengan Pemkab Karawang, tanggal 13 Agustus 2014 lalu, jawabannya belum ada kajian. Jika belum ada kajian, lalu atas dasar apa kami dianggap merusak batuan karst,” tandas Ujang.

Padahal, sambungnya, paguyuban penggali batu kapur Desa Tamansari sudah menyampaikan pada saat ‘hearing’ tersebut bersedia menghentikan usaha galian batu kapur, jika terbukti menurut hasil kajian lahan yang digali itu adalah batuan karst yang dilindungi dan masuk ke dalam wilayah lindung geologi. Maka, paguyuban ini menawarkan tanah untuk dibeli pemerintah.
“Mengenai isu perusakan alam, mohon pemerintah menjelaskan apa yang dimaksud dengan perusakan alam dan apa akibatnya,” ucapnya.

Kata Ujang, pembangunan itu harus berbanding lurus dengan perusakan alam dalam makna yang dipersempit. Pembangunan industri, perumahan, pergudangan dan lainnya dipastikan akan merusak sebagian orang lain, termasuk lahan produktif. Namun, sampai saat ini belum ada sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang hal tersebut.

Dalam rilis yang disampaikan, Ujang Nur Ali menyertakan beberapa hal penting untuk menjadi pertimbangan Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat, agar tidak melarang usaha penggalian batu kapur di desa tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2012 keluar surat No. 17 Tahun 2012, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, tentang penetapan kawasan bentang alam karst.

Kemudian tanggal 28 September 2012, No. 340/4752-Bis ESDi, Gubernur Jawa Barat menyampaikan surat yang ditujukan kepada menteri ESDM perihal usulan dispensasi penertiban mineral logam dan batuan.

Pada tanggal 28 Mei 2013, No. 908/30/DJB/2013, kementerian ESDM RI menyampaikan surat kepada Bupati Karawang, perihal dispensasi penertiban IUP mineral bukan logam dan bantuan.

Peraturan daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031.

Pada tanggal 24 Juni 2014, No. 541/445/Tamben, Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang menyampaikan surat kepada Direktorat Bina Program Kementerian ESDM RI, perihal penjelasan WP Jawa Barat.

Pada tanggal 4 Juli 2014, No. 1207/30/DBP/2014, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Peridustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang, perilah penjelasan terkait wilayah pertambangan.

Pada tanggal 27 Februari 2014, No. 1204K/30/MEM/2014, Keputusan Menteri ESDM RI tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Sementara itu, surat Bupati Karawang No. 180/3442-Huk yang ditandatangani Bupati Ade Swara tanggal 16 Juli 2014, tentang rekomendasi penutupan kegiatan pengambilan batu kapur di wilayah Pangkalan bertentangan dengan surat-surat tersebut.

Juga surat Satpol PP No. 503/1025/PPHD tentang pemberitahuan penghentian kegiatan yang ditujukan kepada seluruh pekerja tambang se-Kecamatan Pangkalan menjadikan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karawang sebagai dasar surat, sepertinya tidak membaca utuh Perda tersebut termasuk lampiran-lampirannya.

“Beberapa surat berkutnya, termasuk surat dari Wakil Gubernur Jawa Barat kami anggap tidak memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” jelas Ujang Nur Ali.

Dia menjelaskan, bagi penggali batu kapur yang menjual batu kapur kepada pabrik semen PT. Juishin Indonesia, jasa pengangkutan batu kapur dikenai pajak 10% dan dibayarkan kepada kantor pajak Karawang.

“Jika kegiatan galian batu kapur dianggap ilegal dan dihentikan, berarti pemerintah pun telah memungut pajak dari hasil galian ilegal. Apabila penggali batu kapur dianggap melakukan pelanggaran, maka pemerintah juga melakukan pelanggaran,” ungkapnya. (rls/spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -