Dokumen SPPR Disita KPK, Investasi di Karawang Terganggu

KARAWANG, KarawangNews.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Drs. Teddy Rusfendi Sutisna berupaya mengambil beberapa berkas yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Kata dia, tersitanya SPPR ini mengganggu iklim investasi di Kabupaten Karawang.

"Kita sedang mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang mengambil beberapa berkas, khususnya SPPR yang disita oleh KPK agar iklim investasi berjalan lancar di Karawang," ungkapnya, kepada wartawan, Selasa (2/9/2014).

Kata dia, SPPR itu disita pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap istri Bupati Karawang, Hj. Nurlatifah beberapa waktu lalu. Diakui Teddy, berkas-berkas dokumen yang disita KPK kebanyakan terkait perizinan SPPR yang memang sudah dikeluarkan.

Dijelaskannya, proses perizinan di Kabupaten Karawang saat ini sudah diberlakukan melalui pelayanan satu atap yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). Untuk selanjutnya, Teddy berharap, dengan pelayanan satu atap investasi tetap berjalan baik.

Sementara, terkait dengan pengalihan kewenangan tugas Bupati kepada Wakil Bupati, Teddy menyatakan, untuk permohonan pengalihannya sudah dilimpahkan sebagian. Namun masih ada kewenangan yang memang mutlak merupakan keputusan bupati, diantaranya pembuatan peraturan daerah yang belum bisa dilimpahkan.

"Jadi, selama proses hukum masih berjalan, status H. Ade Swara masih tetap bupati hingga ketetapan hukum dari KPK," jelasnya. (mus)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -