Bila Mafia Buku Masih Gentayangan

Warga Menulis
Oleh: Pancajihadi AL Panji, S.Pd  
LSM Kompak Reformasi

Sabtu (27/9/2014)

SEBELUM tahun 2005, atau tepatnya sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  No. 11 Tahun 2005 tentang buku teks, sekolah dengan leluasa menjual buku langsung  ke siswa. Dengan persentase  sepuluh  persen perbuku pelajaran yang kemudian  dibagi lagi ke pihak yang berkepentingan, kemudian 10% untuk kepala sekolah, 10% untuk dinas pendidikan kabupaten, 40% persen untuk guru mata pelajara atau wali kelas dan 40% dibagi rata untuk Tunjangan Hari Raya (THR) pendidik dan tenaga kependidikan.

Setelah terbitnya peraturan tersebut, ternyata pihak dunia pendidikan tidak kehilangan akal, masih dengan persentase yang sama mereka berkreatifitas mencari celah agar keuntungan tidak lepas, yaitu dengan cara menyewa tempat atau bekerjasama dengan  toko buku.  Para guru atau wali kelas  mengarahkan murid untuk membeli di toko atau tempat yang ditentukan dan jika siswa membeli buku tersebut, maka toko itu selalu menanyakan asal sekolah siswa, kemudian membubuhi buku itu dengan stempel toko.

Alih-alih memeriksa hasil pekerjaan murid, biasanya guru mengumpulkan buku untuk diperiksa, padahal guru sebenarnya memeriksa buku tersebut  untuk menghitung jumlah buku yang didapat dan dicocokan dengan toko tersebut. Di sinalah beban psikologi bagi siswa  yang tidak membeli buku, padahal telah ditentukan tempatnya, apalagi siswa yang tidak membeli buku, siswa tersebut kadang mendapat tekanan dari guru, alasannya tidak membeli buku atau malah membeli buku di toko yang bukan ditentukan guru.

Sebenarnya kalau pendidik yang cerdas harus bisa mengartikan semangat permendiknas tersebut, artinya siswa diberi kebebasan membeli buku semurah  mungkin sesuai mekanisme pasar. Padahal dengan silabus yang sama, kenapa dilarang membeli buku yang lain, bahkan buku yang sama pun dilaarang, apalagi membelinya di toko yang bukan ditunjuk gurunya.

Ironisnya lagi, kenapa pemerintah mengelontorkan trilyunan rupiah dengan bantuan buku gratis dan dana bos masih bisa  diakal- akali untuk membeli buku yang lain. Padahal dalam kurikulum 2013  siswalah sebagai 'student centered', siswalah yang berperan menggali sumber pembelajaran, bukan guru yang  memonopoli pembelajaran  'teacher centered', guru hanya mengarahkan murid mencari sumber belajar yang murah seperti mengunduh atau studi kepustakaan yang lebih murah dibandingkan wajib membeli buku yang hanya berlaku satu semester.

Pemerintah daerah harusnya mengawasi praktek mafia ini dan mencari solusi agar tidak mengarah kepada komersialisasi pendidikan. Pemda sebaiknya mengalokasikan dana untuk menyediakan buku  pelajaran. Sebenarnya pemerintah pusat sudah membeli hak cipta seluruh buku mata pelajaran dan bisa diunduh gratis dan dicetak. Maka di sinilah letak kreatifitas para pendidik bukan kreatifitas dalam korupsi.

Lebih mengherankannya lagi, guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal mereka telah menadapat kesejahteraan lebih dari pemerintah berupa gaji tetap, tunjangan-tunjangan serta seritifikasi. Apakah tidak cukup bagi mereka, sampai mengekploitasi siswa demi kekayaannya. Maka betul juga kata Mahatma Gandi "dunia ini cukup untuk kita, tapi tidak cukup bagi yang serakah.”

Kami telah mengumpulkan bukti dan melaporkan hal ini ke kementerian pendidikan, bila dalam hasil kajian ada unsur gratifikasi atau penyuapan  antara penerbit toko buku dan para pendidik, maka bukan tidak mungkin akan dilaporkan ke kejaksaan. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -