Banyak Jabatan Kosong di Pemkab, Segera Lakukan Mutasi

Warga Menulis
Oleh: Rd Andri Kurniawan
Pemerhati Pemerintahan

Minggu (21/9/2014)


Melihat banyaknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, aspek pelayanan mau pun pembangunan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kosongnya jabatan di lingkungan Pemkab Karawang, diantaranya ada pejabat yang purna bakti atau pensiun juga ada yang meninggal dunia.

Di level eselon II saja ada dua jabatan kosong sampai saat ini, pertama yaitu Asisten Daerah (Asda) III setelah Teddy Ruspendy Sutisna yang kini menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), kedua adalah salah satu Staf Ahli Bupati. Begitu pun di level eselon III, belum lama ini Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi yang diduduki oleh Dede Sugiman juga kosong, karena yang bersangkutan meninggal dunia beberapa pekan lalu, termasuk untuk eselon IV, karena yang saya tahu untuk jabatan eselon IV masih banyak yang kosong.

Saya ambil contoh di Kecamatan Jayakerta, ada Kepala Seksi (Kasie) yang merangkap jabatan, yaitu Kasi Trantib merangkap menjadi Kasi Pemerintahan. Jadi, bagaimana bisa efektif jika satu orang pegawai merangkap dua jabatan, karena dalam hal pelayanan dan konsentrasi kerja tidak mungkin bisa fokus.

Untuk itu, saya meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk segera merumuskan mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang, karena ini merupakan suatu kebutuhan. Begitu pun dengan Wakil Bupati agar segera memberikan petunjuk kepada BKD dan Baperjakat.

Berdasarkan informasi yang saya terima dari berbagai sumber, sebenarnya proses mutasi akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2014 lalu oleh bupati, berhubung bupati terjerat persoalan hukum yang sedang dijalaninya, maka mutasi harus ditunda sampai saat ini dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Berhubung persoalan ini merupakan suatu kebutuhan,maka saya sarankan Wakil Bupati dr. Cellica Nurrachadiana mengambil kendali berdasarkan surat pendelegasian kewenangan dari bupati agar segera mengambil sikap.

Saya sarankan, supaya wakil bupati tidak hanya membicarakan persoalan mutasi dengan BKD dan Baperjakat saja, juga mengajak bicara unsur legislatif Kabupaten Karawang untuk dimintai saran serta pendapatnya, walaupun secara regulasinya tidak mewajibkan untuk melibatkan unsur legsilatif, tetapi tidak ada salahnya meminta saran dan pendapat wakil rakyat sebagai aspirator rakyat.

Pertimbangannya adalah, pihak eksekutif bekerja untuk rakyat, jadi tidak ada salah meminta saran serta pendapat wakil rakyat tersebut. Selain itu, wakil bupati sebagai pemegang kebijakan saat ini harus tetap mengedepankan aspek normatif, objektifitas, profesional, proporsional dengan tetap mengedepankan sistem Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Jangan sampai kejadian seperti yang lalu, ada kepala bidang (Kabid) bergolongan III D, sementara kepala seksi jabatan di bawahnya bergolongan lebih tinggi, yakni golongan IV A, karena bagaimana pun hal seperti itu dapat mempengaruhi psikologis pegawai. Hal demikian terjadi karena lebih mengedepankan unsur subjektifitas, adanya faktor suka dan tidak suka, dekat dan tidak dekat dengan pimpinan atau juga faktor subjektif lainnya.

Dengan begitu, saya berpesan kepada wakil bupati agar membenahi sistem kepegawaian dilingkungan Pemkab Karawang, rubah paradigma dan kultur yang selama ini sudah tertanam. Kemudian, lakukan pembenahan kepegawaian dengan mengedepankan unsur objektifitas, profesional dan proporsional, karena saya yakin wakil bupati mampu melakukan hal demikian, agar terpenuhinya rasa keadilan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat karir di lingkungan Pemkab Karawang. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -