SPPR Sang Biang Keladi

Warga Menulis
Oleh: Endang Saputra
Minggu (3/8/2014)

Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang, di singkat SPPR, begitu bergemanya empat huruf ini, mengiringi ditangkapnya Bupati Karawang H. Ade Swara SAg, M.H, beserta istrinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (17/7/2014) malam.

Persetujuan Pemanfaatan Ruang merupakan jenis perizinan penanaman modal  yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009).

Menurut Pasal 14 Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, ruang lingkup pedoman tata cara permohonan perizinan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 huruf f sampai dengan huruf m mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala LPND terkait, gubernur, dan bupati/walikota.

Sedangkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah menjabarkan tentang tugas dan tanggungjawab Bupati/Walikota atas penataan ruang dalam lingkup Kabupaten/Kota.

Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dengan penanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati (Pasal 13 ayat 3 huruf a). BKPRD mempunyai tugas memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota (pasal 14 ayat 1 huruf c nomor 2). Dan Bupati/Walikota dapat memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD tersebut (pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009).

Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2013 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan, dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, Bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada perangkat daerah. Dalam rincian  bidang urusan pemerintahan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tertera peran Bidang Penataan Ruang Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK (Bagian 18 huruf c Bidang Penataan Ruang bagian 3 huruf p).

Sedangkan dalam lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tertera peran Bidang Penataan Ruang Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, manfaat jalan, dan ruang pengawasan, tanpa disertai kalimat “sesuai dengan RTRWK” (Bagian 18 huruf c Bidang Penataan Ruang bagian 3 huruf p).

Bupati Hambat Investasi


Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Karawang, Ace Sopian Mustari, menyampaikan, keharusan bagi pengusaha untuk membuat SPPR sering membuat proses perizinan lainnya menjadi terhambat. Para pengusaha, tutur Ace, banyak yang mengeluh karena permohonan SPPR mereka mandeg akibat tidak mendapat disposisi dari Bupati. Padahal, menurut Ace, keharusan bagi pengusaha untuk membuat SPPR hanya diatur dalam Peraturan Bupati yang konsideran atau cantolan hukumnya tidak jelas.

Senada dengan Ace, sejawatnya dari Fraksi Partai Demokrat, Muhtar S.H, menyatakan bahwa dasar hukum SPPR lemah. Muhtar menandaskan, jikapun SPPR dihilangkan, tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang, H. Warman, mengaku sudah beberapa kali memberikan masukan kepada Bupati Karawang terkait SPPR, namun tidak di gubris.

Mandegnya permohonan SPPR yang diajukan oleh puluhan pengusaha akibat tidak mendapat disposisi dari Bupati, mendapat kritik pedas dari alm. Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Tono Bahtiar. Ketua DPRD menilai Bupati Karawang telah menghambat investasi di Kabupaten Karawang. Menurut Ketua DPRD, seorang pimpinan daerah tidak layak menghambat investasi, apalagi Kabupaten Karawang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu agar pelayanan perizinan bisa lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan lain, pengamat Madani Institute, Siddiq Rizaldy, menyampaikan pendapatnya bahwa ada mekanisme yang salah dalam tatanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait dengan penetapan SPPR sebagai aspek perizinan yang wajib ditempuh oleh pengusaha. Karena SPPR pada prinsipnya hanya sebagai keterangan dari Bappeda tentang status lahan yang dimohon berkaitan dengan tata ruang wilayah. Urgensi surat tersebut dalam tatanan perizinan, menurut Siddiq tidak terlalu penting, toh sudah ada aspek kesesuaian tata ruang yang akan di review dalam proses penerbitan izin lokasi.

Tim Bentukan Bupati

Menyikapi sorotan tajam dari kalangan dewan dan masyarakat, Bupati Karawang membentuk Tim Khusus yang dikomandani oleh GF, penasehat politik Bupati. GF menyampaikan Bupati merasa kecewa sekaligus marah atas pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Karawang. Bupati, tutur GF, sudah bertugas sebagaimana mestinya. Pemberian izin bukan dipersulit, tetapi karena Bupati tidak mau gegabah dalam memberikan izin.

Tak ketinggalan, Bupati pun turut bersuara. Bupati meminta para pengusaha datang langsung menghadap dirinya, agar dapat menentukan ya atau tidak. Terkait sejumlah permohonan SPPR yang tertahan di meja kerjanya, Bupati menyatakan bahwa permohonannya sedang dikaji. Hal itu dilakukan karena Bupati berkeinginan supaya SPPR yang di disposisi hasilnya bagus.

Negosiator

Mandegnya pemberian SPPR, membuat sejumlah pihak ikut memancing di air yang keruh. Santer terdengar, ada teman dan sanak keluarga Bupati yang mencoba menjembatani, sekaligus meminta agar diikutsertakan dalam proyek yang akan digarap oleh pemohon. Permohonan SPPR PT AHM untuk industri otomotif seluas 80 hektar di Bukit Indah City contohnya, selain disposisinya konon dihargai Rp 45 miliar, sang negosiator juga meminta bagian-bagian pekerjaan tertentu untuk dikerjakan olehnya atau kelompoknya.

Barrier (hambatan) berupa persyaratan yang pada awalnya tidak ada, pun diminta untuk dipenuhi oleh pemohon, persyaratanpembuatan analisis dampak lalu lintas misalnya. Akibatnya, para pemohon SPPR dibuat bingung. Mereka pikir setelah ekspose selesai tinggal menunggu penandatanganan, tapi koq malah muncul persyaratan lain yang mesti dipenuhi. Perjalanan proses SPPR bertambah panjang, bukan hanya hitungan hari, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun pun dilampaui, dan SPPR mereka tidak kunjung ditandatangani, bahkan setelah semua persyaratan dipenuhi.

Bagi investor yang mengajukan permohonan SPPR, kelambatan waktu berarti terus membengkaknya biaya-biaya, dan itu berarti kerugian. Tidak ingin terus bertambah rugi, kebanyakan pemohon SPPR hanya bisa pasrah dan menyetujui, apapun yang dipersyaratkan oleh negosiator.

Namun, tidak demikian dengan seorang ibu yang berprofesi sebagai biro perizinan. Ketika mengurus izin pangkalan mobil di jalan Alternatif Karawang, SPPR-nya sempat ditolak dengan alasan bahwa pembangunan pangkalan mobil di jalan alternatif akan mengganggu dan membuat pemandangan menjadi tidak indah.  Keruan saja sang ibu tersebut mencak-mencak dan menuding bahwa itu hanya alasan yang mengada-ada supaya terjadi negosiasi.  Ketika sang ibu mengancam mengerahkan massa LSM, ahirnya 6 bulan kemudian SPPR diberikan juga.

Pihak-pihak yang turut serta bermain dalam proses negosiasi penerbitan SPPR ada banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki hubungan istimewa dengan Bupati, istrinya atau masih terhitung sanak saudaranya. Diantara mereka, disebut-sebut nama AS, NA, AD, DN dan GBR.

Bupati menanggapi dingin desas-desus mengenai perilaku orang-orang dekatnya dengan menyatakan bahwa apa yang diperbuat oleh mereka adalah di luar sepengetahuan dirinya. Bupati menuturkan, banyak pihak yang berupaya untuk mempengaruhi dirinya, bukan hanya GBS cs saja.

SPPR Makan Korban

Bukan hanya cerita suka, cerita duka pun mengiringi geliat kisah SPPR. Tak disangka-sangka, korbannya adalah pasangan penguasa Kabupaten Karawang.

Bunda, demikian Hj. Nurlatifah, istri Bupati Karawang, biasa di sapa, dikenal oleh masyarakat Karawang sebagai wanita yang paling berpengaruh di Kabupaten Karawang. Tak ada seorang pun yang berani membantah keinginannya, apalagi kalangan birokrasi.

Wilayah jelajah dan kekuasaannya sangat luas, mulai mutasi dan promosi jabatan basah (Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Bidan), pengusaha pom bensin, hingga ke jual beli tanah. Mulai dari transaksi puluhan juta rupiah, hingga transaksi miliaran rupiah.

Petualangan Hj. Nurlatifah alias Bunda yang menurut sejumlah orang sudah lama menjadi target operasi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) berakhir hari Kamis (17/7/2014) lalu, setelah istri Bupati Karawang kelahiran Palembang itu di cokok KPK di rumah dinas bupati (RDB). Dari RDB, selain uang dalam pecahan dollar Amerika yang diminta dari pengusaha sebagai transaksi bagi penerbitan SPPR PT Tatar Kertabumi, petugas KPK konon ikut mengamankan uang tunai sebesar Rp 12 miliar plus sekaleng besar perhiasan/berlian. Sedangkan dari rumah pribadinya di Cilamaya, petugas KPK konon mengamankan 2 koper besar sertifikat tanah.

Darimana Asal Uang Puluhan Miliar di Kantor Bupati?

KPK bukan hanya mendapatkan uang tunai belasan miliar rupiah dari rumah dinas bupati, tetapi kabarnya juga berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp 40 miliar dari ruang kerja Bupati. Agak mencengangkan mengingat jumlahnya yang fantastis, darimana asal uang tersebut dan akan digunakan untuk keperluan apa belum diketahui.

Apa yang terjadi pada Bupati Karawang dan istrinya hanya mempertegas apa yang selama ini menjadi bahan pergunjingan warga masyarakat Karawang, hanya saja karena rapinya jaringan yang melibatkan para birokrat, teman, sanak saudara, bahkan konon anaknya, maka aksi komplotan elit tersebut sulit untuk di tembus.

H. Ade Swara, SAg, M.H, adalah kepala daerah ke-134 yang  terlibat kasus korupsi, dan kepala daerah ketiga yang ditangkap sekaligus suami dan istri.

Bupati kelahiran Ciamis berusia 54 tahun itu lama meniti karir sebagai pebisnis di Cilamaya, Sebelum menjadi Bupati Karawang, Ade Swara adalah pebisnis yang memiliki belasan rumah burung wallet, serta beberapa kongsi usaha di bidang pertambangan dan migas.

Ade Swara menapaki kair politik sebagai bendahara Partai Bulan Bintang, separtai dengan Hamdan Zulva, Hakim Mahkamah Konstitusi yang bersama Akil Mochtar mengadili perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 yang diajukan oleh Dadang S Muchtar beserta para koleganya. Konon, untuk memenangkan perkara itu, Ade Swara mengutus Andri untuk menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada suruhan Akil di hotel Borobudur, Jakarta.

Sejak didampingi oleh orang pandai semacam Ir. Giovani Bintang Rahardjo, lulusan ITB 1976, Agus Supriatna (yang dikenal sebagai Asep Agus), guru spiritual Ade Swara yang juga berprofesi sebagai pengacara, dan Nawawi, anak muda yang dikenal sombong, Ade Swara semakin pandai bergoyang Karawang.

Sang Bupati sering bicara bahwa untuk menjadi Bupati Karawang ia mengeluarkan biaya sampai Rp 100 miliaran, belum termasuk biaya Pilbup 2005 yang sekitar Rp 37 miliar. Jumlah harta Ade Swara yang hanya Rp 5 miliaran (seperti tercantum dalam LHKPN) tentu saja tidak mencukupi untuk memenuhi hajat tersebut. Belakangan diketahui, Ade Swara berhutang kepada beberapa kerabat dan pengusaha Tionghoa.

Ada juga pengusaha seperti H. Dadang Supriatna (ex Pertamina) yang turut membiayai Ade Swara di Pilbup 2010, dengan perjanjian apabila Ade Swara terpilih maka H. Dadang akan mendapatkan order besar dari Pemkab Karawang.

SPPR PT Tatar Kertabumi

SPPR yang dimohonkan oleh PT Tatar Kertabumi merupakan salah satu SPPR yang lama menghuni meja kerja Bupati. Setahun lebih SPPR PT Tatar Kertabumi ditumpuk bersama puluhan permohonan SPPR lainnya. Entah kenapa tertunda hingga sekian lama, padahal di lokasi yang sama pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Karawang pernah menerbitkan izin lokasi pembangunan Mall untuk PT Mitra Prima Sejahtera yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gus Dur.

Persyaratan tambahan berupa analisis dampak lalu lintas (Andalalin) yang diminta oleh Bappeda Kabupaten Karawang untuk dipenuhi oleh PT Tatar Kertabumi terasa mengada-ada Jikapun persyaratannya dipenuhi, tidak ada jaminan bahwa pembuatan Andalalin dapat mengatasi kemacetan. Lagipula, jika persyaratan yang diminta kurang lengkap, lalu mengapa Kepala Bappeda meneruskan permohonan SPPR PT Tatar Kertabumi kepada bupati untuk didisposisi?

Menurut pihak perusahaan, izin pendirian Mall yang diajukan  oleh PT Tatar Kertabumi sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lokasi tersebut memang diperuntukkan sebagai area komersial dan residensial.

Dengan demikian, permintaan Kepala Bappeda Karawang agar PT Tatar Kertabumi melengkapi persyaratan perizinan dengan Andalalin lebih terkesan sebagai upaya untuk menaikan posisi tawar, mengingat dalam penerbitan SPPR selama ini Bappeda Karawang tidak pernah meminta hal serupa kepada pemohon SPPR lainnya. Penerbitan dua SPPR untuk PT Jui Shin Indonesia, contohnya, tidak diminta untuk dilengkapi dengan Andalalin. Dugaan yang muncul dibalik permintaan tersebut adalah Kepala Bappeda mungkin terlibat dalam persekongkolan untuk memeras pengusaha PT Tatar Kertabumi.

Mengapa Pasal Pemerasan?

KPK tentu tidak gegabah saat menetapkan ketentuan pasal mana dari UU Tipikor yang akan dikenakan kepada Bupati Karawang dan istrinya.

Ade Swara dan Nurlatifah merupakan pasangan suami-istri ketiga yang dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang berbunyi“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

“Memaksa” dalam UU Tipikor artinya melakukan paksaan secara psikis dengan pengaruh kekuasaan. Para pengusaha yang terganggu jadwal proyeknya dan tidak dapat memulai proyek tanpa ada izin di tangan, tentunya terpaksa memenuhi permintaan dari orang-orang yang di duga suruhan Bupati atau istrinya.    

Siapa yang ‘Apes’?

Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rumah Dinas Bupati (RDB) dan di money changer mall Karawang Central Park, terjadi sangat mendadak dan mengejutkan banyak pihak. Belakangan, berkembang isu bahwa sang Bupati dijebak. Bahkan ada pula isu bahwa Wakil Bupati Cellica ada di balik peristiwa itu dengan alibi pada saat kejadian sedang Umroh di Mekkah.

Tanggal 18 Juli adalah hari ulang tahun Cellica. Orang mengait-ngaitkan hari tu dengan kondisi bahwa kalau sang Bupati turun, tentu Wakil Bupati naik tahta menjadi “the real Bupati”. Sehingga, kondisinya bertolak-belakang, peristiwa menyesakkan dada bagi Bunda Nurlatifah adalah hadiah ulang tahun bagi Cellica.

Masyarakat Karawang tahu, selama ini hubungan bupati dengan wakilnya tidak harmonis. Sang wakil tidak diberi peran secuil pun, hanya sekedar menyandang merek wakil bupati, dan ‘ngantor’ di Pemda serta punya rumah dinas.

Namun demikian, kita tentu bertanya-tanya, bagaimana “apes” itu melanda sang bupati. Banyak orang sekitar Bunda sering menasehati bahwa beliau sudah lama menjadi target operasi KPK. Ini artinya. HP Bunda, Pak Ade, dan keluarga serta orang-orang dekatnya kemungkinan besar sudah disadap dan dimonitor. Sang Bunda juga sering diminta untuk berhati-hati. Namun, beliaukelewat pede. Kasus PDAM dan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah masuk Kejaksaan saja toh ahirnya bisa senyap, tanpa melibatkan Bunda.

Satu hal yang dilupakan oleh sang Bunda, bahwa KPK adalah lembaga super body. KPK memiliki perangkat elektronik penyadapan dan komunikasi yang demikian canggih. KPK juga memiliki reserse yang ditempatkan di tiap Polres. Jangan heran apabila pada Kamis malam itu, team KPK “siap tempur” dalam hitungan jam.

Disetornya uang haram ke RDB, bahkan diketemukannya belasan miliar Rupiah di RDB dan puluhan miliar Rupiah di ruang kerja Bupati, sungguh suatu sikap ceroboh dan meremehkan KPK. Banyak alasan dapat dikemukakan. Namun, kecerobohan itu dibarengi dengan pantauan KPK yang sudah sedemikian lama, berbuah petaka bagi sang Bunda. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -