Sekda Karawang Optimis Pilkades Awal Tahun 2015

KARAWANG, KarawangNews.com - Terkait berakhirnya masa jabatan kepala desa (Kades) tahun 2014, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan diselenggarakan pada awal tahun 2015 depan. Optimisme ini disampaikan Sekerataris Daerah Kabupaten Karawang, Teddy Rusfensi Sutisna, Jumat (15/8/2014).

“Kita sudah siapkan regulasi untuk bisa segera kita sampaikan ke DPRD, agar dibahas dan disepakati sebagai peraturan daerah,” ucapnya.

Pada tahun ini, kata dia, anggaran untuk pelaksanaan Pilkades memang tidak dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 maupun APBD Perubahan, tetapi dalam APBD Perubahan 2014 telah dianggarkan untuk persiapan pelaksanaan.

Diakui Teddy, persiapan pelaksanaan Pilkades ini akan difokuskan pada penerbitan regulasi peraturan daerah maupun peraturan bupati. Untuk saat ini, draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah masuk kajian di bagian hukum Setda Karawang, yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD.

Dengan demikian, DPRD harus menyelesaikan pembahasan rancangan APBD Tahun 2015 dan menurutnya DPRD tentu bisa menyelesaikan hal itu.

“Penetapan APBD 2015 nanti akhir Desember 2014 dan akhir Januari 2015 bisa dilaksanakan Pilkades,” yakinnya.

Hal sama juga disampaikan Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, Wawan Hernawan, pelaksanaan Pilkades tidak bisa dilakukan tahun 2014, karena masih membutuhkan dasar peraturan yang dijadikan payung hukum.

“Peraturan daerah dan peraturan bupati harus diselesaikan terlebih dulu sebagai dasarnya,” ujarnya.

Diketahui, kepala desa yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2014 ini belum menerima surat keputusan pemberhentian dari Bupati Karawang. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa harus melalui Surat Keputusan Bupati.

Dengan kondisi ini, para kepala desa tersebut masih menjabat, tapi secara hokum  tentu tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan strategis.

Kades belum menerima surat itu disebabkan Bupati Ade Swara masih menghadapi proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, pihak Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Karawang dan Forum Badan Permusyawaratan Desa (FPBD) juga sudah melakukan desakan agar segera diambil kebijakan terkait status masa jabatan anggotanya. (mus)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -