PT SAMP Pemilik Sah Tanah 350 Hektar di Telukjambe Barat

JAKARTA, KarawangNews.com - Sejak 25 Mei 2011, saat ditetapkannya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tentang status hukum atas tanah seluas lebih-kurang 350 Hektar yang terletak di kecamatan Teluk Jambe, Karawang, PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) telah mendapatkan kepastian hukum atas tanah miliknya tersebut yang sempat dirundung sengketa selama belasan tahun.

Hal ini diungkapkan Kuasa hukum PT. SAMP, Yuliana, Rabu (6/8/2014) di Jakarta, putusan PK itu tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.160.PK/PDT/2011 tertanggal 25 Mei 2011. Kata Yuliana, meskipun telah mendapatkan kepastian hukum, eksekusi atas putusan PK tersebut sempat terlunta-lunta lebih dari 3 tahun.

Akhirnya, sambung dia, setelah melalui beberapa proses dan upaya mediasi, pelaksanaan eksekusi berhasil dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Karawang dengan bantuan aparat penegak hukum pada 24 Juni 2014 yang lalu.

"PT Sumber Air Mas Pratama adalah pemilik hak satu-satunya atas tanah 350 hektar tersebut," kata Yuliana.

Menurutnya, tidak benar jika PT. SAMP telah melakukan perampasan tanah rakyat seperti yang diberitakan. Itu hanya omongan LSM yang memprovokasi media dan masyarakat untuk memperkeruh keadaan dan sangat menyesatkan, padahal kondisinya tidak demikian adanya.

Lebih lanjut Yuliana menjelaskan, sangat yakin ada pihak-pihak tertentu dan mafia tanah yang memanfaatkan sebagian masyarakat untuk menentang putusan hukum ini, karena sebagian besar rakyat yang terkait telah mau menerima penyelesaian sengketa yang diupayakan sebelumnya.

"Di lapangan, banyak ditemukan adanya ancaman kepada kalangan masyarakat yang bersedia menerima penyelesaian masalah," kata Yuliana.

Menurut Yuliana, kabar yang berkembang dalam pelaksanaan eksekusi pun terlalu dibesar-besarkan. Misalnya, menyangkut kabar yang menyebutkan aparat kepolisian melakukan penembakan terhadap para petani dalam proses eksekusi.

Dia berharap, setelah proses eksekusi tidak ada lagi aksi-aksi dari pihak tertentu yang bertentangan dengan keputusan yang telah memiliki kepastian hukum ini. Selain itu, Yuliana juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian jika ada pihak-pihak yang mengintimidasi dalam proses mediasi penyelesaian masalah.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Marsudin Nainggolan mengatakan hal senada terhadap kasus ini, kasus sengketa lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten Karawang, antara warga dengan PT SAMP sudah dimenangkan oleh perusahaan tersebut sejak putusan Pengadilan Negeri Karawang tahun 2007. Perkara perdata tersebut melibatkan 49 orang warga dengan PT SAMP.

"PT SAMP telah memenangkan perkara tersebut mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi," ujar Marsudin, beberapa waktu lalu.

Menurut Marsudin, permohonan eksekusi dari PT SAMP telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga pengadilan mengabulkan eksekusi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan teguran kepada warga, yakni delapan hari sebelum eksekusi.

"Putusan telah diberi tahu secara patut," ucap dia.

PT SAMP juga bersedia memberikan uang kerohiman Rp40 juta, tetapi ada beberapa orang yang tidak setuju. Mereka meminta ganti rugi dengan harga yang tinggi.

Mensikapi hal ini, Kapolres Karawang AKBP Daddy Hartadi menyatakan, secara umum eksekusi lahan sengketa di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat yang dilakukan Pengadilan Negeri setempat berlangsung dengan aman dan kondusif.

Kata Kapolres, pihak kepolisian telah melakukan standar operasional prosedur pengamanan dalam mengawal eksekusi lahan sengketa di wilayah Telukjambe Barat. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan mediasi kepada para pihak yang berperkara sebelum dilakukannya eksekusi lahan tersebut tersebut. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
4 Comments

+ komentar + 4 komentar

Anonim
7 Agustus 2014 12.28

jika pengadilan sudah memutuskan, maka keputusan hukum harus dihormati. apa jadinya negeri ini jika keputusan hukum ga di hormati. semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua

Anonim
7 Agustus 2014 12.41

wajar jika tiap keputusan kayak gini pasti nimbulin konflik. seharusnya masyarakat dewasa menyikapinya. karena mereka jadi korban mapia tanah. hemmmm. menghormati keputusan hukum adalah sikap yang terbaik. biar konflik ga berkepanjangan

Anonim
7 Agustus 2014 12.45

sebagai warga karawang saya ikut merasakan betul apa yang terjadi di TelukJambe. tapi apa boleh buat, nasi udah jadi bubur. mari kita menatap masa depan lebih baik.

Anonim
7 Agustus 2014 16.12

coba tanya warga karawang, siapa mafia tanah sebenarnya disana...
maka akan terkuak tabir besar mafia tanah di karawang yang selalu merugikan rakyat miskin. uang kerohiman seringkali diambil oleh mafia2 tanah ini.

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -