Warga Karawang Menggugat Jalan Rusak

Warga Menulis
Oleh Mohammad Diro Masbang, S.H
Direktur Eksekutif LBH KAHMI Karawang

Selasa (15/7/2014)

Gugatan ‘citizen law suit’ yang akan kembali disidang pada Kamis 24 Juli 2014 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Karawang. Pada hari itu akan ditentukan arahnya apakah akan berpihak kepada Masyarakat Karawang agar bisa mendapatkan fasilitas umum yang baik dan laik serta memenuhi standar jalan atau tidak, semuanya berada di tangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Terkait dengan tanggapan yang disampaikan para tergugat terdapat kekeliruan dalam memahami permasalahan upaya hukum gugatan warga negara atau ‘citizen law suit’. Para tergugat itu diantaranya tergugat I (Bupati Karawang), tergugat II (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang), tergugat III (Ketua DPRD Kabupaten Karawang) yang diwakili oleh pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Karawang, kemudian tergugat IV (Menteri Pekerjaan Umum) dan tergugat V (Pemprov Jabar atau Gubernur) yang tidak hadir.

Apa yang sudah dipaparkan oleh para tergugat melalui kuasanya tersebut adalah hal-hal yang sangat dasar sekali dan kami melihat terdapat kekeliruan dalam memahami permasalahan upaya hukum gugatan warga negara atau ‘citizen law suit’. Kami kira, kuasa hukum dari para tergugat ini tidak betul-betul mengikuti perkembangan hukum di Indonesia saat ini dan tidak memahami tentang gugatan warga negara atau citizen law suit.

Catatan pertama, meskipun Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan ‘citizen law suit’ diberlakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum ‘common law’, tetapi dewasa ini Indonesia beberapa kali sudah melakukan persidangan gugatan ‘citizen law suit’ dan putusannya sudah menjadi yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum terbaru dan menjadi pedoman hakim untuk memutus perkara gugatan ‘citizen law suit’.

Apa yang sudah dipaparkan oleh para tergugat melalui kuasanya tersebut adalah hal-hal yang sangat dasar sekali dan kami melihat terdapat kekeliruan dalam memahami permasalahan upaya hukum gugatan warga negara ini.

Bantahan-bantahan yang disebutkan oleh kuasa hukum para tergugat sesungguhnya sudah pernah dibahas dalam perkara-perkara ‘citizen law suit’ lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua bantahan tersebut telah dimentahkan oleh majelis hakim yang saat itu memeriksa dan mengadili perkara ‘citizen law suit’ ini.

Pengadilan Negeri Jakarta yang telah memeriksa dan mengadili perkara ‘citizen law suit’ tersebut hampir seluruhnya dikabulkan dan dimenangkan warga. Artinya putusan tersebut merupakan salah satu yurisprudensi terkait dengan perkara ‘citizen law suit’ yang secara hukum upaya ‘citizen law suit’ ini diakui dalam hukum kita.

Kedua, gugatan ‘citizen law suit’ adalah gugatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap negara, maka menurut kami sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini bisa menerima dan melanjutkan perkara gugatan ‘citizen law suit’ yang dilakukan oleh masyarakat Karawang terhadap para tergugat sebagai penyelenggara jalan atas kondisi jalan rusak di Karawang karena peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan ini sudah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Jalan jo. Pasal 257 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 118-120 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Bahwa dalam hal ini, gugatan ‘citizen law suit’ yang dilakukan oleh Masyarakat Karawang merupakan salah satu perwujudan dari peran serta masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, pembangunan dan pengawasan jalan agar masyarakat memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, jadi tidak seperti sekarang jalannya pada rusak dan menimbulkan banyak kerugian untuk masyarakat.

Ketiga, meski pun tanggapan tertulis yang dibuat oleh kuasa hukum para tergugat menyebutkan gugatan jalan rusak yang dilakukan oleh masyarakat ini dinilai harus ditolak atau tidak dapat diterima sebagai gugatan ‘citizen law suit’. Namun kami pikir gugatan ‘citizen law suit’ atas kondisi jalan rusak di Karawang ini sudah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan oleh kuasa hukum para tergugat dalam alasan materil yang dicatat dalam tanggapan tertulis kuasa hukum para tergugat.

Jadi kami piker, tanggapan dari kuasa hukum para tergugat untuk menolak gugatan yang telah kami layangkan itu sangat tidak beralasan dan menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, kami memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menerima perkara ini sebagai gugatan ‘citizen law suit’ dan memberikan putusan yang adil untuk masyarakat.

Dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang nanti pada tanggal 24 Juli 2014, harapan besar masyarakat Karawang adalah dengan mendapatkan fasilitas jalan yang baik dan laik. Kalau masalah penetapan itu hak mutlak dari majelis hakim, mereka tentu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang mengedepankan rasa keadilan.

Gugatan Warga Negara atau ‘citizen law suit’ yang kami ajukan ini sebagai upaya terakhir masyarakat Karawang menegur penyelangara jalan yang kami nilai sudah melalaikan tugas dan wewenangnya. Anggaran sudah disediakan tentu peruntukannya harus lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten Karawang dan tidak hanya mengedepankan perbaikan di jalan-jalan tertentu saja. Ini fakta yang sudah dialami oleh masyarakat Karawang, tetapi penyelenggara jalan sampai diajukannya gugatan ‘citizen law suit’ ini masih cuek dan mengabaikan tuntutan dari warganya.

Terkait nantinya gugatan ini dimentahkan di pengadilan, kami sebagai pemegang kuasa akan mengajukan upaya hukum yang disediakan untuk perkara tersebut. Sesungguhnya kami sudah merencanakan upaya-upaya hukum lainnya terhadap penyelenggara jalan, yang nantinya target yang kami harapkan tidak lain adalah penyelenggaraan pembangunan jalan di Kabupaten Karawang harus sesuai aturan hukum, bersih dan mengedepankan transparansi penggunaan anggaran.

Selain itu, penyelenggara jalan mampu memberikan infrastruktur jalan-jalan berkualitas, sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan dengan nyaman dan aman. Kita lihat saja nanti pada tanggal 24 Juli 2014, apapun putusan yang akan diberikan nantinya oleh majelis hakim akan kami hormati dan kami yakin keadilan itu akan selalu berpihak kepada yang benar dan bersungguh-sungguh menegakan aturan hukum tanpa terpengaruh oleh apapun. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -