Rieke Sudah Laporkan Ketua PN Karawang ke Komisi Yudisial

KARAWANG, KarawangNews.com - Anggota Komisi 9 DPRI RI Rieke Diah Pitaloka kembali mendatangi warga sengketa tanah, Rabu (2/7/2014) sore. Rieke berorasi di tengah-tengah warga Desa Wanasari Kecamatan Telujambe Barat.

Dalam orasinya, Rieke menyerukan dirinya akan selalu ada bersama warga tiga ini, yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya yang terampas tanahnya oleh perusahaan hitam PT SAMP. Menurutnya, dalam perjuangan untuk mempertahankan hak atas tanah terbagi menjadi dua syarat, yakni syarat yang utama singkirkan rasa takut dan jangan takut terhadap intimidasi.

Sedangakn syarat berikutnya, yaitu jangan ada pengkhianatan dalam perjuangan rakyat untuk mempertahankan tanahnya.

"Kepolisian bertugas menjaga kemanan rakyat, tidak boleh berpihak pada pengusaha," ucapnya.

Rieke juga menjanjikan akan terus bersuara lantang untuk menyuarakan penindasan terhadap rakyat atas tanahnya. Meski rakyat miskin, tetapi jumlahnya sangat banyak.

"Saya akan terus bersuara sebagai wakil rakyat, maa kita jangan takut akan perjuangan ini," tuturnya.

Apalagi hingga 2014 rakyat telah membayar pajak. Untuk itu, masyarakat tidak terima diperlakukan oleh kepolisian dan tidak pernah menerima bayaran dari PT SAMP.

Di Jawa Barat ini, dari tahun-ketahun sering terjadi konflik sengketa tanah, terhitung sudah 7.000 kasus sengketa lahan.

"Jika ada apa-apa segera kontek saya, Anda semua tidak sendiri, saya akan berjuang bersama rakyat untuk mempertahankan tanah ini," katanya.

Kata Rieke, dia tidak ingin memberikan 'chek' kosong pada Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pilpres 2014, karena perjuangan ini sangat penting, apalagi menyangkut tanah para petani yang dirampas.

"Jangan menganggap di tengah Pilpres ini semua isu kerakyatan jadi lengah, kita tahu kondisi di desa ini," terangnya.

Diakuinya, pihaknya sudah melaporkan Kepala Pengadilan Negeri Karawang dan hakim kepada Komisi Yudisial (KY) melalui surat terbuka. Mengingat eksekusi lahan ini dinilai tidak rasional, dalam waktu beberapa hari pasca kepala PN diganti sudah dilakukan eksekusi. Kemudian, ada pengerahan ribuan aparat bersenjata lengkap untuk dihadapkan dengan rakyat yang hanya dengan menggunakan tangan kosong.

"Kabarnya biaya eksekusi Rp70 milyar. Di satu sisi rakyat belum mendapatkan ganti rugai sama sekali," ucapnya.

Dikatakanya, dia juga telah Mendesak Presiden SBY agar jangan diam menanggapi konflik sengketa yang dialami warga di tiga desa di Kabupate Karawang ini.

"Kalau diam berarti ada indikasi keterlibatan pemerintah. Kalau kemudian ada pembiaran, ini ada indikasi konflik sosial sedang dikembangkan, supaya Pilpres rusuh," ungkapnya. (hil)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -