Petani Karawang Serbu Mabes Polri

JAKARTA, KarawangNews.com - Ratusan petani dari tiga desa Kecamatan Telukjambe Barat, yakni Desa Wanajaya, Wanakerta dan Desa Margamulya mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2014) siang.  Warga melaporkan tindakan represif aparat brimob pada eksekusi lahan mereka Selasa (24/6/2014) lalu.

Selain itu, petani yang didampingi ketujuh kuasa hukum tersebut melaporkan Direktur Utama PT SAMP, Irwan Cahyadi dan Direktur perusahaan Proferty Agung Podomoro Land (APL) yakni Trihatma Halim Kusuma kepada Bareskrim Polri, dengan tuduhan Pasal 170, Pasal 406 dan 385 KUHP, tentang pengerusakan dan penyerobotan lahan milik petani di Karawang.

Menurut Kuasa Hukum Petani, Anggiat Gabe Sinaga dari PBHI Jakarta mengutarakan, pihak Bareskrim Polri berjanji akan segera menindak lanjuti pelaporan warga terhadap kedua Direktur Perusahaan permpas tanah rakyat itu.

"Pemerintah harusnya mengedepankan hak-hak kosnstitusional dalam eksekusi lahan di Telukjambe Karawang. Seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 4," tegasnya, di Kantor Bareskrim Polri.

Perampasan tanah yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT SAMP yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land terhadap tanah petani tiga desa yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya ini telah melahirkan konflik agraria serta kesengsaraan bagi petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak) bersama KPA, ELSAM, KONTRAS, WALHI, YLBHI, PBHI Jakarta, GMNI, AGRA, IHCS, Tuk Indonesia, LBH SL, LPM Media Publica, Serikat Tani Tebo, SM-UKI, KBM-UNPAM, FORMASI IISIP, KPA, KONTRAS, PBHI Jakarta, YLBHI, Walhi.

Menurut Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Galih Andresnto mengatakan, petani di tiga desa tersebut sudah lama menggarap dan memiliki hak atas tanah itu, dengan dibuktikan sertifikat tanah atau girik juga mempunyai bukti pembayaran PBB atas tanahnya tersebut.

Tetapi, sekonyong-kongyong perusahaan tersebut melakukan eksekusi. Padahal, proses eksekusi yang terjadi ini merupakan kejahatan kemanusian dan kejahatan sosial yang luar biasa di Indonesia.

"Dalam masalah ini yang paling bertanggung jawab adalah penegak hukum. Kami minta pasukan Brimob yang masih mengisolasi desa agar mundur dari kampung itu. Kami juga menuntut ke Mabes Polri untuk menarik pasukanya yang berada di lokasi obyek eksekusi," katanya.

Setelah melapor di Mabes Polri, petani melanjutkan aksinya di depan  kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Jakarta. Petani dengan didamping kuasa hukumnya serta perwakilan pimpinan organisasi langsung diterima pihak Kompolnas untuk beraudensi dengan melaporkan tindakan kekerasan polisi terhadap petani pekan lalu di Karawang. (hil)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -