3.600 Warga di Telukjambe Barat Akan Boikot Pilpres

KARAWANG, KarawangNews.com - Merasa tidak diperhatikan pemerintah, warga korban perampasan tanah oleh PT SAMP dan Agung Podomoro Land di tiga desa, yaitu Desa Margamulya, Wanasari dan Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat sudah menyatakan sikap untuk tidak memberikan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli 2014.

Keputusan warga tersebut buntut panjang dari eksekusi lahan di tiga desa itu pada tanggal 24 Juni2014 lalu. Tragedi nasional perampasan tanah oleh pemodal perusahaan korporasi telah menyisakan duka bagi warga di tiga desa tersebut.

Selain mereka kehilangaan tanahnya, juga menyisakan trauma physikologi yang berkepanjangan bagi anak-anak yang tinggal di atas lahan eksekusi itu. Jika dilihat dari dekat, nampak wajah-wajah lesu beberapa warga yang ditemui. Seperti diungkapkan Roni, warga Kampung Kiara Jaya, Desa Margamulya, jangankan untuk beraktifitas di ladang atau ke kebun untuk mencari rumput pakan ternak pun mereka kesulitan.

Sebab, tanah-tanah pengangonan yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat penggembalaan ternak sudah dibuldoser oleh PT SAMP. Selain itu, mereka merasa ketakutan atas intimidasi yang kerap dilakukan oleh preman-preman bayaran PT SAMP yang dibantu oleh aparat kepolisian gabungan dari Brimob dan Polres di luar Karawang.

Ketika ditanya soal Pemilu yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang, Roni (46) menghela nafas panjang sebelum menjawab, dia malah memandang jauh menerawang dengan tatapan kosong, dengan nada pelan dia menyatakan, pada Pilpres besok dia dan ratusan Kepala Keluarga (KK) lainnya di Desa Margamulya tidak akan menggunakan hak pilihnya, karena bagi rakyat kecil seperti mereka, sepertinya percuma ikut milih di tengah kondisi mereka yang merasa tereliminir oleh pemerintah.

"Kemarin, ketika tanah kita dirampok oleh perusahaan PT SAMP atau Agung Podomoro Land saja pemerintah tidak berpihak pada kami," ujarnya Roni, Minggu (6/7/2014).

Di tempat terpisah, Udin yang ditemui di tempat menggembala sapi miliknya mengatakan, siapa pun presidennya, rakyat kecil seperti dia akan tetap menjadi korban keserakahan perusahaan besar yang ingin merampas hak-hak orang kecil, seperti yang dialami warga di tiga desa korban eksekusi tersebut.

Diketahui, Desa Margamulya adalah salah satu lokasi eksekusi tanah sengketa yang dimenangkan oleh PT SAMP yang kini telah diakuisisi sahamnya oleh Agung Podomoro Land. Tanah seluas 350 hektar di tiga desa tersebut menjadi sengketa antara warga penggarap lahan dengan PT SAMP dan ditingkatan PK Mahkamah Agung, sehingga warga dikalahkan oleh PT SAMP melalui Putusan PK Nomor 160.

Beragam sikap perlawanan warga terhadap eksekusi tanah tersebut, diantaranya bentrokan dengan 7.000 aparat polisi, sehingga jatuh korban luka dan ada satu petani yang terkena tembakan peluru karet aparat.

Dengan begitu, pada 9 Juli besok, mereka menolak pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa mereka. Dari keterangan yang dihimpun, ada sekitar 1.200 KK yang tereksekusi lahannya. Jika satu KK terdiri dari tiga hak pilih, maka jumlah hak pilih di tiga desa ini sebanyak 3.600 warga yang telah menyatakan sikap tidak akan memilih capres dan cawapres di Pilpres besok. (hil)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -