UU No. 17 Tahun 2012 Tidak Sesuai Hakikat Koperasi

KARAWANG, KarawangNews.com – Undang Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tidak sesuai dengan hakikat koperasi, juga tidak selasas dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan, ekonomi disusun bersama berdasar azas kekeluargaan. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Karawang, H. Warman SE, Jumat (27/6/2014).

Kata dia, salah satu contoh koperasi merupakan kebersamaan dari anggota oleh dan untuk anggota, dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang koperasi sebagai perubahan UU 25 tahun 1992, ada pasal yang mengatakan, pengurus bukan dari anggota.

“Bisa dibayangkan jika pengurus bukan dari anggota maka ini akan keluar dari hakekat koperasi, mana mungkin dia bisa memiliki koperasi jika dia bukan anggota koperasi itu,” kata Ketua Komisi A DPRD Karawang ini.

Kemudian, lanjut Warman, dari UU No. 17 itu yang tidak sejalan dengan pemikiran sebagai lembaga koperasi, yaitu jenis koperasi harus di bagi emat sesuai dengan jenis usaha, diantaranya koperasi konsumsi, produksi, simpan pinjam dan koperasi jasa. Dalam UU No. 17 itu selanjutnya disebutkan koperasi yang ada harus menyesuaikan dengan UU ini.

Bisa dibayangkan, aku Warman, koperasi yang sudah besar harus dipecah empat, ini mungin saja bisa jadi kecil bahkan bangkrut. Dengan begitu, Dekopin Karawang menyatakan, ada unsur lain untuk memecah belah ekonomi kerakyatan, sehingga tidak mampu menjadi besar, bahkan koperasi bisa menjadi kerdil, padahal kini sudah banyak koperasi yang sudah besar. Sudah menjadi pengetahuan umum, koperasi ini merupakan ekonomi rakyat.

“Kewenangan pengawas juga terlalu berlebihan, sehingga bisa mengatur memberhentikan pengurus. Padahal, pengawas dan pengurus sejajar, hanya beda fungsi. Maka alhmadulillah Mahkamah Konstiusi (MK) sudah membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 dan untuk sementara kembali ke UU No. 25 Tahun 1992,” jelasnya.

Untuk itu mensosialisasikan perubahan itu, berdasar hasil keputusan MK, juga persiapan Hari Koperasi 12 Juli 2014, Dekopinda Karawang membentuk kepanitiaan Hari Koperasi ke-67, Rabu (25/6/2014) kemarin di Gedung Dekopinda Karawang. Pada kesempatan itu  juga dihimbau kepada seluruh pengurus koperasi di Karawang bisa berperan aktif menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 ini.

“Hari Koperasi tingkat provinsi akan dilaksanakan di Cirebon dan tingkat nasional di Medan,” kata Warman. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
1 Comments

+ komentar + 1 komentar

Anonim
1 Juli 2014 20.59

jika uu 17 tahun 2012 ini tidak sesuai keinginan rakyat maupun Undang 1945, lalu persoalan payung hukum koperasi bagaimana, sementara UU No 25 pun katanya tidak relevan lagi.

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -