Pernyataan Sikap Sepetak Atas Eksekusi Tanah Warga 350 Ha

Warga Menulis
Oleh: Engkos Koswara
Serikat Petani Karawang (Sepetak)

Kamis (26/6/2014)

1. Peradilan Hitam

a. Bukti-bukti palsu
Selama konflik berlangsung, hingga saat ini tak satu pun bukti kepemilikan atas tanah tersebut dimiliki oleh PT. SAMP. Justru yang selalu disucikan oleh PT. SAMP di hadapan pengadilan adalah bukti berupa surat pelepasan hak dan peta global yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Barat dan kedua bukti atas hak itu telah terbukti palsu. Bahkan kedua bukti tersebut telah lama bergulir ke kepolisian, tetapi hingga detik ini kejahatan tersebut yang telah menetapkan direktur PT. SAMP Irawan Cahyadi sebagai tersangka tidak pernah diungkap alih-alih mengubah putusan pengadilan dalam memenangkan PT. SAMP pada perkara tersebut.

b. Kriminalisasi
Tidak cukup dengan peradilan hitam. Sepanjang berlangsungnya konflik, PT. SAMP tak henti-hentinya melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para petani dengan tuduhan menyerobot tanah. Namun tak satu pun terbukti bersalah sebagaimana yang dituduhkan, yang terakhir korban kriminalisasi ialah Ratna Ningrum, mantan Kades Margamulya,  yang dituduh melakukan pemalsuan salinan surat C desa. Padahal tuduhan itu sama sekali tidak terbukti, justru rekayasa hitam kembali dilakukan oleh kejaksaan dalam surat tuntutan. Anehnya lagi pengadilan tetap memvonis Ratna Ningrum bersalah dengan kurungan 6 bulan penjara.

c. Kekerasan
Disamping peradilan hitam dan kriminalisasi yang sering dilakukan oleh PT. SAMP¸ kekerasan pun tak jarang menimpa para petani, yang sulit diterima akal sehat, kekerasan dilakukan oleh preman bayaran yang didukung oleh aparat.

2. Sistematika Eksekusi
 
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karawang sebelum-sebelumnya menyatakan putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT. SAMP tidak bisa ditindaklanjuti dengan eksekusi. Ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, adanya tumpang tindih putusan di atas tanah berperkara tersebut, tidak memiliki batas tanah serta terdapat tanah yang bersertipikat di atas tanah yang diklaim PT. SAMP.

Namun saat PN Karawang dipimpin oleh Marsudin Nainggolan, dua pekan dia menjabat sudah mengeluarkan surat anmaning/teguran terhadap pihak yang kalah atau lebih tegasnya peringatan kepada pihak yang kalah akan segera dilaksanakan eksekusi dan para petani yang dikalahkan dalam peradilan hitam agar secara suka rela segera meninggalkan tanah kelahirannya dengan uang kerohiman sebesar Rp4000/meter. Marsudin Nainggolan berdalih dia hanya bertugas menjalankan putusan bukan pada kapasitas mengkaji putusan.

Sebagaimana halnya di Pengadilan Negeri Karawang, Kapolres Karawang sebelumnya tidak membenarkan eksekusi dilakukan, tetapi pada saat yang hampir bersamaan beberapa pekan saja AKBP Daddi Hartadi memimpin Kepolisian Resort Karawang, kemudian eksekusi dilangsungkan, yang sangat mengiris hati kaum tani, Kapolres dan Kapolda mengatakan, di atas tanah 350 hektar yang berperkara tidak ada masyarakat penghuni. Parahnya lagi, Kapolres Dadi Hartadi menyatakan, yang aksi menolak eksekusi bukanlah petani, tapi mereka unsur oknum LSM yang memanfaatkan situasi.

Dalam melakukan eksekusi tak tanggung-tanggung ribuan Brimob, Sabhara dan Dalmas diturunkan dengan alasan pengamanan. Namun pada pelaksanaan di lapangan yang menjadi pemandangan publik adalah tindak represif, penganiayaan sampai penembakan.

Guna melindungi nama baiknya, dibeberapa media, Polda menyampaikan pernyataannya, konflik ini bukan konflik antara Agung Podomoro Land dengan petani, tapi konflik antara pengusaha dengan pengusaha. Padahal, Polda sendiri pernah melakukan pemanggilan kepada para petani yang berperkara untuk dikriminalisasi. Kalau memang benar pernyataan Polda Jabar tersebut, mengapa yang dipanggil itu petani, bukan pengusaha seperti yang dituduhkannya? Bahkan jelas PK yang dimenangkan PT. SAMP yang berperkara adalah 49 petani (sebagai penggugat) dengan PT. SAMP (sebagai tergugat). Artinya, dalam hal ini Polda Jabar telah melakukan kebohongan publik untuk melindungi nama baik institusi Polri.

3. Eksekusi yang Cacat Hukum/Inkonstitusional

Tanah yang telah kuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh para petani secara turun temurun selama berpuluh-puluh tahun adalah merupakan kehendak UUD 1945 pasal 33 yang diturunkan melalui UUPA No. 5 tahun 1960. Dimana petani sebagai tenaga produktif meiliki hak yang sangat absolute atas tanah bagi kesejahteraan hidupnya. Adapun penguasaan fisik tanah yang dilengkapi oleh bukti kepemilikan berupa girik/leter C dan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara. Namun kini tanah itu harus jatuh ke pangkuan PT. SAMP yang secara penuh diakuisisi oleh Kompeni Agung Podomoro melalui perampasan yang dalam tindakannya menyertakan kejaksaan, Pengadilan dan ribuan aparat kepolisian.

Saat jalannya eksekusi, massa yang menghadang pasukan Brimob meminta Kapolres Karawang menunjukan bukti kepemilikan PT. SAMP dan menunjukan batas-batas tanah, tetapi Kapolres Karawang tidak bisa membuktikannya. Malah, jawaban atas pertanyaan massa adalah berupa semprotan 'water cannon' dan pentungan kepada massa petani dan massa solidaritas petani. Kebenaran, kemanusiaan dan keadilan yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila Sila ke 2 dan ke 5 telah diinjak-injak oleh aparat kepolisian dan pengadilan sesat di dalam eksekusi.

4. Implikasi dan Dampak Terhadap Petani yang Jadi Korban

Lalu bagaimana nasib para petani yang terusir dari kampung halamannya itu. Saat ini saja mereka masih punya gubug tempat tinggal dan lahan yang bisa dikelola, mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan, apalagi kalau tidak memiliki rumah (tuna wisma) dan tidak memiliki tanah (tuna kisma), tentu saja mereka hanya akan menambah panjangnya sederetan nama korban keangkaramurkaan republik.

Dengan demikian, atas nama UUD 1945 melalaui UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai landasan hukum untuk melindungi kedaulatan kaum tani atas akses tanah sebagai alat produksi bagi kehidupannya dan atas peradilan hitam sebagai media untuk merampas tanah petani, kemudian dengan bukti adanya pelanggaran hukum dan HAM berat berupa kejahatan kemanusian Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perlakuan yang kejam Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, lalu Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 18 ayat 2 huruf d, e dan f Peraturan Kapolri Nomor 8 tentang 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Maka Serikat Petani Karawang (Sepetak) menyatakan,

1. Kembalikan tanah petani desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya di atas obyek tanah 350 hektar.
2. Kami mengutuk keras kebiadaban (pemukulan sampai penembakan) yang dilakukan aparat kepolisian. Segera copot Kapolres Karawang dan copot Kapolda Jawa Barat dari jabatannya.
3. Copot ketua Pengadilan Negeri Karawang dari jabatannya.
4. Tarik pasukan Brimob dan aparat kepolisian lain dari lokasi konflik.

Karawang 26 Juni 2014
Serikat Petani Karawang
Bagikan berita ini :
Comments
3 Comments

+ komentar + 3 komentar

Anonim
29 Juni 2014 23.18

karawangnews.com

Anonim
1 Juli 2014 21.31

sudah saatnya rakyat cedas, jika lahannya dirampas karena kepentingan ekonomis, sebaiknya rakyat rapatkan barisan menjadi tuan rumah dinegerinya. sebaiknya melakukan review kembali. Pemerintah Pusat dan Daerah sampai kapan pro Rakyat berjalan, semoga tidak menjadi semboyan boneka saja.

Anonim
1 Juli 2014 21.35

tindakan dankejadian karawang dapat dicatat sudah tidakan pelanggaran HAM, DPRD sendiri menyalahkan kejadian ini, rakyat tidak perlu diperang-perangi oleh kekuatan polisi,
polisi akan menjadi kontroversi terhadap perlindungan masyarakat.

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -