Hearing PPDB Online di DPRD Ricuh

Natala Sumeda (kiri) dan Abdul Karim (kanan).
KARAWANG, KarawangNews.com - Hearing Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di ruang rapat 1 DPRD Karawang diwarnai ketegangan antara Ketua Forum Komite SMP Abdul Karim dan Anggota DPRD Natala Sumeda, keduanya saling menggebrak meja 'ngotot' soal aturan undang-undang PPDB Online, Selasa (3/6/2014) siang.

"Dasar PPDB Online ini berdasar Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dan sudah tersurat PPDB ini harus obyektif dan transparan," kata Abdul Karim.

Namun begitu, Natala justru menyatakan PPDB Online tidak tertulis 'online' di dalam undang-undang.

“Di undang-undang ini tidak disebutkan PPDB secara online,” kata Natala.

Ketegangan ini tak berlangsung lama, keduanya langsung dilerai Ketua PGRI Karawang, Drs. Nandang Mulyana yang kemudian menjabarkan permasalahan yang diperdebatkan.

Dijelaskan Nandang, kalimat ‘online’ ini, sampai kapan pun memang tidak ada di dalam undang-undang, tetapi PPDB ini turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Khususnya pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan pasal 82 (ayat 1 dan 2) bahwa penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi.

Sehingga khusus untuk PPDB SMP/MTs dan SMA/MA,SMK negeri di Kabupaten Karawang diusulkan dengan sistem Online berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara cepat, tepat, objektif yaitu penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Bupati Karawang, kemudian transparan atau penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.

Selain itu akuntabel yaitu penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya dan tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status social  yang pada gilirannya dapat dijadikan bahan pemetaan peningkatan mutu yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Juga mengacu kepada Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor.04/VI/PB/2011, Nomor.MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, penerimaan siswa dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik.

“Undang-undang itu tidak menyebutkan ‘online’, karena undang-undang itu adalah alat dan teknis pelaksanaan PPDB yang obyektif dan tansparan,” kata Nandang. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -