ABK: Perusahaan Jangan Semena-mena

KARAWANG, KarawangNews.com - Buruh yang tergabung Aliansi Besar Karawang (ABK) kembali demo ke Kantor Bupati Karawang, Jumat (27/6/2014) sore. Aksi ini dilakukan karena pengusaha dan pemerintah menutup mata terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan. Dalam orasinya, buruh ini meminta pengusaha dan pemerintah agar memenuhi hak-hak dan perlindungan buruh yang mendasar bagi buruh Karawang. Ini supaya dapat terwujud kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha di Karawang.

Dalam selebaran surat tuntutan mereka diungkapkan, pengusaha sendirilah yang menjadi provokator aktif dalam menciptakan kondisi tidak tenang dan tidak nyaman di Kabupaten Karawang, demi mempertahankan keuntungan yang besar dan berlipat-lipat. Justru, protes yang dilakukan oleh buruh di Karawang bukan sebagai pembangkangan ataupun sebagai alat untuk membuat perusahaan tutup atau bangkrut.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha di Karawang tanpa mengantingi ijin Pengadilan Hubungan Industrian (PHI) menyebabkan ribuan buruh yang bekerja di Karawang menjadi pengangguran baru. Dalam UU No. 13/2003 setiap pengusaha yang melakukan PHK harus dengan ijin pengadilan, kecuali PHK karena mengundurkan diri. Ketidak patuhan pengusaha di Karawang merupakan pelanggaran serius yang berdampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, karena mengakibarkan riabuan orang menjadi pengangguran baru yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akshirnya menjadi beban pemerintah.

PHK yang dilakukan oleh pengusaha di Karawang tanpa ijin pengadilan merupakan perampasan secara paksa hak bekerja ribuan buruh Karawang yang menjadi bagian dari hak konstitusi rakyat. PHK tidak saja berakibat pada buruh itu sendiri dan keluarganya, tetapi juga menyumbang menyumbang beban kepada pemerintah. Bahkan PHK dapat mendorong orang baik-baik menjadi tidak baik, karena dihimpit oleh kebutuhan ekonomi dirinya dan keluarganya. Sehingga PHK dapat membentuk seseorang yang alim dan baik-baik menjadi preman bayaran, yang hilang akal sehat dan nuraninya dengan melakukan kekerasan kepada buruh perempuan dan anak-anak.

Jumlah pengangguran di Karawang sebanyak 116.365 orang atau 11,25 persen dari angkatan kerja sebanyak 1.033.921 orang, kini ditambah dengan lima ribuan buruh yang di-PHK oleh pengusaha PT Ultra Prima Abadi, PT Adyawinsa Stamping Industri, PT Adyawinsa Dinamika Karawang, PT Royal Standard Group, PT Bangunperkasa Adhitamesentra, PT Chang Shin Indonesia, PT PCC Indonesia dan empat perusahaan lainnya di Karawang tanpa ijin pengadilan.

Dalam UU No. 13/2003, Pasal 151 ayat 1, pengusaha bersama serikat pekerja dan pemerintah harus mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga, pemerintah wajib mengupayakan secara maksimal pencegahan PHK yang dilakukan pengusaha secara sewenang-wenang, karena menyebabkan pada gejolak ekonomi, sosial dan pasti berakibat turunnya pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Lemahnya penegakan hukum dan mudahnya para pengusaha melanggar hukum ketenagakerjaan di Karawang bertolak belakang dengan semangat pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan bagian internal dari pembangunan nasional, sebagai amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan peningkatan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Sehingga pemerintah yang tidak mampu menegakan hukum ketenagakerjaan dan pengusaha di Karawang, acap kali mengenyampingkan hukum ketenagakerjaan, ini merupakan pelaku pelanggaran hak-hak konstitusi Pancasila dan UUD 1945. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -