Ribuan Massa Menuntut Kepala Kejari Diberhentikan

KARAWANG, KarawangNews.com - Ribuan massa yang tergabung dalam solidaritas rakyat Karawang korban PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) melakukan aksi demo besar-besaran ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri Karawang, Kamis (22/5/2014) siang, mereka menuntut Ratna Ningrum dibebaskan dari segala tuntutan.

Selain itu, aksi massa ini menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Genora Zarina diberhantikan secara tidak hormat, termasuk Kasipidum Kejari, Nirwan Nawawi. Massa ini pun menolak eksekusi tanah seluas 350 hektar yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Karawang.

Ribuan massa dalam aksi ini diantaranya Serikat Petani Karawang (Sepetak), LSM Laskar Merah Putih, Gerakan Pemuda Patriot Indonesia (GPPI), juga sejumlah aktivis buruh dan masyarakat.
Dalam aksinya, demonstran ini meneriakan konflik agraria yang terjadi di Desa Wanasari, Margamula dan Desa Wanakerta, Kecamatan Karawang Barat antara masyarakat pemilik tanah dan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) sudah berlangsung selama 23 tahun lebih.

Pada saat ini terjadi kriminalisasi yang dilakukan pihak perusahaan itu kepada mantan Lurah Margamulya, yaitu Ratna Ningrum yang ditetapkan tersangka, dia dituduh melanggar KUHP 263 Ayat 1, yaitu membuat surat palsu atas salinan C dan dituntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Akibatnya hukuman itu masyarakat di tiga desa itu merasa tersakiti dan dirugikan Kejari Karawang, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum Karawang dianggap tidak menggunakan hati nurani dan tidak berdasarkan fakta serta keterangan saksi selama proses persidangan berlangsung.

Diketahui, Ratna Ningrum yang kini berusia 50 tahun lebih itu sudah ditinggal wafat oleh suaminya dan Ratna menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Di dalam persidangan, dari sebanyak 32 saksi, hampir semua saksi mencabut BAP di Mabes Polri dan dua saksi ahli pidana maupun pertanahan secara tegas menyatakan Ratna Ningrum tidak layak atau tidak memenuhi unsur untuk dipidanakan, tetapi keterangan 32 saksi yang sudah mencabut BAP itu malah diabaikan Jakas Penuntut Umum Kejari Karawang.

Selain itu, di dalam tuntutan Jaksa sangat jelas ada seorang saksi yang sudah meninggal dunia, termasuk 6 saksi lainnya tertulis dituntutan memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Ini membuktikan Kejari Karawang telah mempertontonkan kebodohan dan kebobrokan supermasuk hukum kepada masyarakat Karawang.

"Belum selesai proses kasus hukum Ratna Ningrum, kini Pengadilan Negeri Karawang memaksakan akan melakukan eksekusi tanah seluas 350 hektar berdasarkan surat permohonan eksekusi yang dimohon kuasa hukum perusahaan," kata Koordinator Aksi Serikat Petani Karawang (Sepetak) Engkos Kosasih.

Sementara, yang menjadi dasar eksekusi adalah putusan yang tumpang tindih, karena hingga kini masyarakat masih memegang kepemilikan berupa sertifikat tanah tersebut. Dengan begitu, putusan Kejari Karawamg dianggap tidak jelas atau salah dalam hal batas-batas tanah dan ini yang membuat masyarakat di 3 desa ditambah 31 desa lainnya di 5 kecamatan merasa terdzolimi oleh penegak hukum Kejari maupun pengadilan yang dianggap condong kepada perusahaan yang sudah jelas dianggap sebagai mafia tanah dan merampas tanah masyarakat. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -