Penyebaran Kabar Bohong Untuk Menjatuhkan Lawan

Warga Menulis
Oleh: Endang Saputra, Ketua LSM GRPK

PT. JUI SHIN INDONESIA, produsen semen merek Garuda, mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk membebaskan lahan seluas 345 hektar dengan lokasi tersebar di Desa Tamanmekar, Tamansari dan Ciptasari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Untuk keperluan pembebasan lahan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, telah menerbitkan beberapa Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) untuk PT Jui Shin Indonesia (PT JSI), diantaranya SPPR Nomor 582/1018/Pras-TR, tanggal 24 Juli 2013.

Setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, SPPR beserta petimbangan teknis dari BPN itu oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang pada tanggal 4 Oktober 2013 dijadikan dasar bagi penerbitan Izin Lokasi untuk PT JSI dengan Nomor 591.4/Kep.10517/90/IL/BPMPT/2013.

Sedangkan lahan seluas 345 hektar yang dikomersialisasikan kepada PT JSI itu belum jelas statusnya, apakah “cuma sekedar” perbukitan kapur seperti disebutkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, ataukah masuk kedalam Kawasan Karst Kelas I, berdasarkan Peta Klasifikasi Kawasan Karst Jawa Barat, seperti disampaikan oleh Budi Bramantyo, Pakar Geologi dari ITB ?.

Dagelan?

Dibalik gesit dan gigihnya pengurusan SPPR untuk PT JSI, Kepala Bidang Fisik Bappeda Kabupaten Karawang, Didin, kepada Sentana online justru bercerita lain. Didin malah sempat mengungkapkan “borok” BPMPT Kabupaten Karawang, yang kelewat royal dalam pemberian ijin, dan sering potong jalur dalam pemberian izin.

Senada dengan Kabid Fisik Bappeda, staf Bidang Pertambangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Karawang, mengatakan tidak pernah menerbitkan rekomendasi teknis atas penerbitan IUP dan IUPK untuk CV SA dan PT BJP yang diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Karawang setelah dan selama pemberlakuan moratorium pertambangan.

Belakangan diketahui, ada belasan SPPR yang diterbitkan oleh Bappeda Karawang dan menjadi dasar bagi penerbitan belasan Izin Lokasi kawasan industri oleh BPMPT Kabupaten Karawang, tanpa disertai Amdal. Selain itu, paling sedikit ada 4 (empat) IUP dan IUPK (eksplorasi dan produksi) baru yang diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Karawang setelah dan selama moratorium pertambangan, serta empat rekomendasi teknis yang diterbitkan Disperindagtamben Kabupaten Karawang sebagai dasar penerbitan IUP dan IUPK.

Eksekutif vs Legislatif = Beda Tipis

Hembusan angin prahara bertambah kencang menerpa BPMPT Kabupaten Karawang. Diduga kuat ada permintaan uang pelicin sebesar Rp. 2.500 untuk setiap meter persegi lahan yang dibebaskan oleh PT JSI (Rp 10 miliar). DPRD Kabupaten Karawang pun tak ketinggalan. Dari beberapa kali pertemuan antara DPRD Kabupaten Karawang dengan PT JSI di Jakarta dan Karawang, diduga kuat anggota, unsur pimpinan dan Ketua DPRD Kabupaten Karawang turut serta menikmati aliran uang dari PT JSI (Rp 3 miliar).

Berjamaahnya eksekutif dan legislatif Kabupaten Karawang dalam “memalak” PT JSI, juga diungkapkan oleh staf PT JSI. Kendati tidak menyebutkan berapa nominalnya, staf PT JSI mengatakan bahwa perusahaannya telah mengeluarkan uang cukup besar dalam pengurusan Izin Lokasi. Pihak PT JSI pun mempertanyakan sikap pemerintah Kabupaten Karawang yang memberikan ijin untuk pembebasan lahan, tetapi menghambat perijinan lainnya.

Sementara itu, supply batu kapur dari Kecamatan Pangkalan untuk PT JSI terus berjalan. Puluhan truk bertonase besar milik PT JSI dan armada angkutan milik PT Fajar Galunggung yang disewa oleh PT JSI, setiap hari hilir-mudik membawa batu kapur yang ditambang oleh “penambang rakyat” dengan menggunakan alat berat dan peledak. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -