Disperindag Minta Polisi Tindak Penambang Liar

KARAWANG, KarawangNews.com – Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindaktamben) Kabupaten Karawang, Hanafi menyatakan, pihak yang lebih berwenang memberi sanksi terkait dengan pertambangan ilegal di wilayah Pangkalan dan Tegalwaru itu aparat kepolisian, bukan Disperindagtamben.

Kata dia, pertambangan liar di Karawang bagian selatan itu melanggar undang-undang tentang pertambangan, maka yang lebih berwenang memberi sanksi itu bukan Disperindagtamben atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tetapi kepolisian. Untuk menyikapi itu Disperindagtamban  telah melayangkan surat kepada masing-masing penambang tersebut agar menghentikan penambangan liarnya.

Surat yang disampaikan Disperindagtamben setempat kepada masing-masing penambang tersebut tembusannya disampaikan ke PolresKarawang.Terkait dengan maraknya kegiatan pertambangan di Karawang bagian selatan, Hanafi mengaku terdapat sejumlah kegiatan pertambangan didaerah tersebut yang tidak berizin. Pemerintah Kabupaten Karawang,melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi setempat tengah menggodok wilayah Izin Usaha Pertambangan menyusul telahditetapkannya wilayah pertambangan di daerah tersebut.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Eneri dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan wilayah pertambangan di Jawa dan Bali. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tertanggal 27 Februari 2014. Dalam surat keputusan tersebut, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral juga meminta agar Pemkab Karawang segera mengusulkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

"Sekarang ini kami sedang menggodok WIUP untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat," katanya

Lebih lanjut Hanafi mengatakan, ketentuan wilayah pertambangan di Karawang saat ini masih berupa hamparan di daerah tertentu. Dengan adanya WIUP, maka akan ditetapkan wilayah pertambangan per zona.

“Perumusan wilayah pertambangan di Karawang masih jauh dan harus melewati beberapa tahapan. Setelah ditetapkan WIUP, nantinya akan ditetapkan pula ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP),” jelasnya. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
1 Comments

+ komentar + 1 komentar

Anonim
15 Mei 2014 06.07

Kasus penambangn liar kayanya saling tuduh untuk menindak lanjutinya.
Kata Disperindaktamben itu harus polisi yang harus memberikan sanksi.
Padahalkan mauu disperindaktamben ataupun polisi sama-sama yang punya wewenang untuk menindak, massa harus nunggu masyrakat yang memberikan sanksi untuk anda.

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -