BKD Diminta Menjawab Keraguan Soal Seleksi CPNS K2

Ratusan tenaga honorer dari instansi kesehatan dan guru mendesak DPRD dan Pemkab
Karawang mengangkat status mereka jadi PNS, karena pengabdian mereka dianggap lama dan yang kini masih sebagai tenaga honorer. Foto Rabu (5/3/2014) lalu.
KARAWANG, KarawangNews.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karawang perlu secepatnya menindaklanjuti keraguan para tenaga kerja honorer terkait seleksi penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori 2 (CPNS K2). Pasalnya, keraguan pada seleksi CPNS K2 akan segera dibahas pada forum pertemuan resmi antar kalangan tenaga honorer se-Kabupaten Karawang.

"Pertemuan nanti kita akan bahas tentang temuan sejumlah pengawas di level UPTD yang menyebutkan masa bakti sejumlah nama PNS K2 tidak sesuai peraturan," ulas guru SD negeri di Kecamatan Pedes, Ilham (34), Jumat (23/5/2014).

Rencananya, sambung dia, agenda pertemuan antar tenaga honorer yang selama ini mengabdi sejak tahun 2004 sedang ditentukan bersama pegawai di lembaga legislatif Pemda Karawang. Sekaligus, kalangan tenaga honorer yang sempat meragukan seleksi CPNS K2 berharap petinggi di lingkungan kerja BKD Karawang bisa turut hadir bersama sejumlah wakil rakyat di DPRD Karawang.

"Perwakilan dari wadah persatuan kalangan tenaga honorer sedang melakukan persiapan menuju lembaga legislatif. Untuk sementara, belum ada rencana akan melibatkan lembaga yudikatif, tetapi kami tetap berupaya menghadirkan unsur dari eksekutif supaya bisa menjelaskan sejumlah data dan laporan yang masuk terkait seleksi CPNS K2," ulasnya.

Menurutnya, sesuai keterangan disertai berkas laporan tertulis yang telah dilayangkan oleh anggota honorer kepada pengurus wadah persatuan tenaga honorer se-Kabupaten Karawang terdapat beberapa penjelasan lebih rinci terkait hasil seleksi CPNS K2, diantaranya berkas-berkas yang berasal dari pimpinan lembaga pendidikan bersatus negeri, sehingga memunculkan keraguan pada proses seleksi yang dilaksanakan serentak pada tenaga honorer K2 tahun ini.

"Ketika ada keraguan, wadah persatuan kalangan tenaga honorer yang berbentuk seperti posko pengaduan resmi tidak bermaksud untuk menjadikan agenda pembahasan sebagai rekomendasi. Tujuannya, untuk melewati program CPNS K2 tanpa ada keraguan diantara peserta sebagai sesama rekan kerja, maka perlu tindaklanjut yang tidak dipengaruhi rasa ketidakpuasan pada hasil seeleksi yang dilakukan dengan proses sesuai aturan negara," kata tenaga honorer K2 yang sudah mengikuti tes seleksi CPNS tahun 2013 ini.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua tenaga honorer K2 yaitu penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, kemudian masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 sampai saat ini, masih bekerja secara terus menerus usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. (sgt)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -