Panwas Subang Mencium Jual Beli Suara Pileg

SUBANG, KarawangNews.com - Panwas Subang mencium adanya gelagat aksi ‘money politic’ dan jual beli suara di masa tenang sampai pada hari H pemilihan. Untuk antisipasi itu, Panwas menerjunkan sedikitnya 4.013 personil.

Ketua Panwas Subang Agus Muslim mengatakan, aksi ‘money politic’ dan jual beli suara diprediksi terjadi pada masa tenang. Aksi itu dilakukan oleh para calon legislatif yang tidak percaya diri dengan kemampuan dan kapasitasnya.

"Kita mencium ada gelagat jual beli suara dan ‘money politic’ di tingkat ‘grassroot’, sehingga kita akan turunkan tim sebanyak 4.013 dari relawan dan pengawas lapangan untuk antisipasi dan mengawasi aksi-aksi semacam itu," kata Agus, Minggu (6/4/2014).

Sebanyak 4.013 personil itu, kata Agus, akan memantau pergerakan seluruh kegiatan caleg dan partai politik juga mengawasi terjadinya ‘money politic’ atau jual beli suara.

"Kewenangan relawan bisa melaporkan ke pengawas lapangan untuk dilanjutkan ke Panwas. Jika terbukti bisa didiskualifikasi dari pencalonannya," tegasnya.

Tidak saja terancam dicoret dari pencalonan, caleg yang terbukti melakukan aksi ‘money politic’ dan jual beli suara akan terancam pidana dengan kurungan penjara selama 2 tahun dan denda Rp 24 juta sesuai UU No. 8/2012 Pasal 301 ayat 1.

"Kita minta pemilih jangan ambil uangnya jangan pilih orangnya. Jangan korbankan 5 tahun ke depan dengan uang receh," tandasnya.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M. Afuddin mengatakan, ada tiga cara yang sering menjadi modus pembelian suara dalam Pemilu 2014 terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif.

“Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat tiga modus pembelian suara DPR,” ungkap M Afuddin, di Jakarta.

Menurutnya, modus pertama ialah pelaku membeli surat undangan pemilih yang telah datang ke tempat pemungutan suara. Dengan begitu, pemilih yang ada di dalam DPT merelakan hak suaranya dibeli orang lain. Tujuannya untuk mencegah pemilih memberikan suara kepada lawan politik atau bisa juga ada motif lain.

Kedua, ada praktik dari oknum yang mencoba menggiring pemilih ke TPS tertentu yang sudah dikondisikan. TPS tersebut telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu pihak baik individu ataupun partai. Ketiga, terdapat kongkalikong oknum dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS). Tujuannya untuk melakukan kerja sama manipulasi hasil penghitungan suara.

Praktik pembelian suara dari para pemilih merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, selain praktik money politics seperti adanya serangan fajar. Afif berharap praktik semacam itu tidak terulang meski pencegahannya merupakan tantangan semua pihak demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

“Praktik semacam itu harus kita antisipasi bersama agar tidak terulang lagi pada setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia,“ tegasnya. [tinjau]
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -