Bupati Diminta Tegas Tindak Penambangan Kapur Liar

KARAWANG, KarawangNews.com - Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara didesak segar mengusut dalang di balik gencarnya penambangan liar di wilayah Karawang Selatan. Sebab, kegiatan penambangan liar saat ini terindikasi diorganisir pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan bukit kapur yang menjadi bahan baku semen.

"Bupati harus membuktikan kalau Pemkab Karawang tidak mendukung  penambangan ilegal. Itu harus dibuktikan dengan melaporkan kasus ini ke ranah hukum, karena penambangan liar ini sudah bisa dijerat pasal pidana," kata Ketua LSM Gerakan Rakyat Pemantau Keadilan (GRPK), Endang Saputra, Jumat (25/4/2014).

Menurut Endang, bupati bisa meminta bantuan Polres Karawang untuk menindak secara hukum penambang ilegal yang terus bertambah jumlahnya.

”Kalau pihak pemerintah daerah membiarkan penambangan ilegal ini terus berjalan, maka patut dipertanyakan sikap seperti itu,” tambahnya.

Berdasarkan catatan, Kabupaten Karawang menempati urutan pertama terbanyak penambangan liar. Hal itu terungkap saat Polda Jawa Barat menggelar Operasi Tambang Lodaya di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun 2013 lalu.

Dalam operasi itu, jajaran Polda mengungkap 23 kasus penambangan liar dan mengamankan 20 orang pelaku dari 8 perusahaan di seluruh lokasi di wilayah hukum Polda Jabar. Operasi dilakukan selama 10 hari atau sejak 11 Oktober hingga 20 Oktober 2013 lalu. Dalam operasi itu Kabupaten Karawang menempati urutan pertama, yaitu dengan keberadaan 7 tempat penambangan ilegal.

Selain 7 lokasi itu, Polda Jabar pun membongkar penambangan ilegal di Kabupaten Subang sebanyak 4 tempat, Kabupaten Purwakarta 2 tempat, Kabupaten Garut 1 tempat, Kabupaten Bandung 1 tempat, Kabupaten Sukabumi 1 tempat, Kabupaten Cirebon 2 tempat, Kabupaten Bandung Barat 1 tempat, Kabupaten Ciamis 1 tempat dan Kabupaten Majalengka 2 tempat.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Teddy Rusfendi mengakui  adanya kegiatan penambangan ilegal di kawasan Karawang Selatan. Menurutnya, pemerintah daerah sudah berupaya menghentikan kegiatan penambangan ilegal dengan memintau bantuan dari Polres Karawang.

”Daerah penambangan ilegal waktu itu sempat dipasang ‘police line’, tapi akhirnya dilepas oleh masyarakat sekitar,” katanya.

Menurut Teddy, menyangkut soal perijinan memang saat ini sudah ada yang mendapat Ijin usaha pertambangan (IUP) hanya saja hal itu bukan berarti pengusaha boleh melakukan kegiatan penambangan. Pengusaha harus juga memiliki Wilayah Pertambangan (WP) dari kemeterian ESDM.

”Meski begitu proses keluarnya WP harus berdasarkan kajian dari pemerintah apakah kawasan itu layak untuk dijadikan kawasan pertambangan. Aspek sosial juga menjadi kajian kita,” katanya. (rls/spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -